Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku UMKM, di tengah peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global diperlukan agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Ia menilai momentum IWD 2026 harus menjadi dorongan nyata, bukan sekadar seremoni.
G20 EMPOWER dan ekonomi perempuan
G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Rinawati menjelaskan bahwa berbagai inisiatif telah diperkuat, termasuk Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah itu dimaksudkan agar kebijakan tidak berhenti di tingkat deklarasi. Fokusnya adalah menghadirkan hasil yang bisa diukur dan dirasakan langsung oleh perempuan pelaku usaha.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut memuat tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Arah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan kini ditempatkan sebagai agenda lintas sektor.
Hambatan akses masih besar
Rinawati menilai tantangan perempuan dalam ekonomi global masih sangat nyata, terutama bagi pelaku UMKM. Komunike 2025 menyoroti kesenjangan pembiayaan yang masih lebar, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses ke ekonomi digital. Kondisi tersebut dinilai menghambat perempuan untuk naik kelas dalam rantai nilai ekonomi.
Selain pembiayaan, perempuan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas. Keterbatasan ini membuat banyak usaha perempuan sulit berkembang secara berkelanjutan. Di sisi lain, penetrasi teknologi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha perempuan, terutama di sektor informal.
Aliansi G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal dan perluasan implementasi WE-Finance Code. Selain itu, penguatan Global Advocates Network dan pengembangan lima kelompok kerja utama juga diprioritaskan. Kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
Kolaborasi untuk langkah nyata
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. G20 EMPOWER juga mendorong inisiatif lanjutan seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital.
Rinawati menyebut penguatan pipeline dari siswi hingga startup perlu dibangun agar talenta perempuan terbina sejak dini. Kolaborasi dengan IWAPI juga menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring dan akses usaha. Menurutnya, pengembangan talenta perempuan harus berjalan seiring dengan perluasan akses terhadap teknologi dan pasar.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, dibutuhkan agar program tidak berhenti pada wacana. Tujuannya adalah memastikan dampak pemberdayaan perempuan tetap terasa dalam jangka panjang. Dengan pendekatan itu, perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utama.
Agenda berlanjut hingga dua ribu tiga puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi ini tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Arah kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan agenda pemberdayaan perempuan.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya mengatakan IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang membuka akses terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
Rinawati menambahkan, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menutup dengan ajakan agar seluruh pihak terlibat aktif, karena pemberdayaan ekonomi perempuan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan.
