Sejumlah emiten sawit buka suara menanggapi rencana pemerintah yang mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui BUMN yang ditunjuk. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor. Namun, emiten besar di sektor sawit masih menunggu aturan resmi sebelum menghitung dampak bisnisnya. Sejauh ini, sebagian perusahaan menyatakan belum menyiapkan aksi korporasi khusus.
Aturan tersebut akan menyasar komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy. Sejumlah emiten milik konglomerat menilai kepastian hukum menjadi faktor utama sebelum menyesuaikan strategi usaha. Beberapa di antaranya menegaskan kegiatan operasional mereka belum terdampak karena penjualan masih berfokus di pasar domestik. Sikap wait and see pun menjadi pilihan sambil menanti penerbitan peraturan pemerintah dan aturan pelaksana.
Emiten Sawit Menanti Aturan
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk atau UNSP menyatakan belum dapat mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap kelangsungan usaha. Perseroan juga belum menentukan langkah korporasi karena aturan masih berada dalam tahap pembahasan pemerintah. Corporate Secretary UNSP, Aditya Indrajati, menyebut perusahaan akan menyesuaikan diri bila regulasi telah ditetapkan dan berlaku efektif. Pernyataan itu disampaikan melalui keterbukaan informasi pada Jumat, 29 Mei 2026.
UNSP menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam keterangan tersebut, perusahaan menyebut belum memiliki rencana tindakan khusus terkait kebijakan ekspor satu pintu. Sikap kehati-hatian ini dipilih karena belum ada dasar resmi yang dapat dijadikan acuan operasional. Dengan demikian, evaluasi dampak dinilai belum relevan dilakukan pada tahap awal pembahasan.
Dari kelompok Salim Group, PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk juga belum bisa menyimpulkan efek kebijakan baru. Kedua perusahaan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Corporate Secretary SIMP, Meyke Ayuningrum, menyatakan perseroan belum dapat menyampaikan dampak maupun strategi mitigasi. Hingga kini, teknis pelaksanaan kebijakan tersebut juga belum diumumkan secara rinci.
Respons Emiten Grup Besar
PT Pradiksi Gunatama Tbk atau PGUN, yang berada di bawah konglomerasi Haji Isam, menyatakan akan menghormati dan mematuhi ketentuan pemerintah. Perseroan menilai kebijakan tersebut tidak berdampak pada kelangsungan usaha karena pasar CPO mereka berada di dalam negeri. Direktur PGUN, Tamlikho, menjelaskan perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor secara langsung. Produk utama perseroan dijual kepada pihak afiliasi dan pelanggan domestik untuk kebutuhan pengolahan lebih lanjut.
Menurut penjelasan perseroan, CPO dan palm kernel dijual kepada PT Jhonlin Agro Raya Tbk untuk kebutuhan bahan baku biodiesel. Selain itu, produk juga disalurkan ke PT Kodeco Agrojaya Mandiri untuk diolah menjadi Crude Palm Kernel Oil. Struktur penjualan yang berfokus domestik membuat kebijakan ekspor satu pintu dinilai belum mengubah pola bisnis perusahaan. Meski demikian, PGUN tetap menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor komoditas.
PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG juga menyampaikan posisi serupa terkait rencana pemerintah tersebut. Corporate Secretary TAPG, Joni Tjeng, mengatakan perseroan mendukung program pemerintah atas tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Namun, perusahaan belum bisa mengevaluasi dampaknya karena seluruh penjualan produk sawit dilakukan di pasar domestik. TAPG masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang lebih detail sebelum menyusun penyesuaian bisnis.
Pasar Domestik Jadi Penyangga
Kondisi pasar domestik menjadi alasan utama sebagian emiten sawit belum melihat risiko langsung dari aturan ekspor satu pintu. Ketika penjualan tidak bergantung pada ekspor, maka perubahan mekanisme pengiriman komoditas belum terasa signifikan. Hal ini terlihat pada PGUN dan TAPG yang menegaskan basis penjualannya ada di dalam negeri. Karena itu, keduanya memilih mendukung kebijakan sambil menunggu rincian teknis dari pemerintah.
Di sisi lain, PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI menyebut belum menerima salinan resmi dari peraturan pemerintah tersebut. Direktur AALI, Tingning Suwignjo, mengatakan perseroan belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dampak kebijakan. Perusahaan juga belum menyimpulkan secara komprehensif implikasi penerapan aturan itu terhadap operasional. AALI menegaskan tetap berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan hukum.
Situasi ini menunjukkan pelaku usaha masih menunggu kepastian regulasi sebelum mengambil keputusan strategis. Selama peraturan pemerintah dan aturan turunannya belum terbit, dampak terhadap emiten sawit belum bisa dihitung secara akurat. Pasar pun cenderung mencermati perkembangan kebijakan ini sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi arus ekspor komoditas. Kejelasan teknis akan menjadi penentu utama bagi industri dalam menyusun langkah berikutnya.
Dampak Kebijakan Masih Dihitung
Kebijakan ekspor komoditas melalui BUMN dirancang untuk memperkuat pengawasan dan menjaga penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Pemerintah juga ingin menutup celah praktik manipulasi nilai ekspor yang dapat merugikan devisa hasil ekspor. Dalam konteks ini, komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan fero alloy masuk dalam pengaturan khusus. Meski demikian, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada detail pelaksanaan di lapangan.
Bagi emiten sawit, kepastian regulasi menjadi kunci untuk menilai apakah ada penyesuaian pada rantai pasok atau strategi penjualan. Perusahaan yang fokus di pasar domestik cenderung lebih tenang karena tidak bergantung pada ekspor langsung. Sebaliknya, emiten yang memiliki porsi ekspor lebih besar berpotensi membutuhkan adaptasi lebih lanjut. Karena itu, pelaku pasar kini menanti penerbitan PP dan petunjuk teknisnya.
Selama aturan belum resmi berlaku, emiten memilih menjaga kepatuhan dan menghindari spekulasi berlebihan. Sikap tersebut tampak dari pernyataan berbagai perusahaan yang masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Pada tahap ini, belum ada emiten yang menyampaikan rencana aksi korporasi spesifik akibat kebijakan tersebut. Ke depan, arah kebijakan ekspor akan menjadi perhatian penting bagi industri sawit dan pasar modal.
