Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam secara bertahap melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026. Skema ini berlaku untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy, dengan masa transisi sebelum implementasi penuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ekspor tetap berjalan normal, namun pelaporan wajib dilakukan melalui PT DSI.
Airlangga menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026). Pemerintah menargetkan implementasi penuh paling lambat 1 Januari 2027, setelah evaluasi selama tiga bulan pertama. Langkah ini diposisikan sebagai upaya menjaga kepastian usaha, kelancaran arus barang, dan kepercayaan mitra dagang.
Ekspor SDA Masuk Masa Transisi
Airlangga menjelaskan, masa transisi memberi ruang bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme baru. Selama periode ini, kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan masing-masing, sehingga rantai dagang tidak terganggu. Namun, setiap eksportir wajib melaporkan aktivitas ekspornya melalui PT DSI sebagai BUMN ekspor.
Pelaporan tersebut dilayani melalui portal CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah menilai penggunaan sistem digital akan memudahkan pengawasan dan memperkuat tata kelola ekspor. Evaluasi akan dilakukan secara berkala selama tiga bulan pertama untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.
Menurut Airlangga, hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi tahap implementasi berikutnya. Pemerintah ingin memastikan penyesuaian berlangsung terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada kontrak yang sudah berjalan. Dengan begitu, kegiatan ekspor tetap menghormati kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya.
PT DSI Jaga Kepastian Usaha
Pemerintah menilai skema satu pintu melalui PT DSI akan memperkuat kepastian usaha di sektor ekspor SDA. Kebijakan ini juga dirancang agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan pola pelaporan baru. Airlangga menegaskan pemerintah akan menjaga agar transisi berlangsung lancar dan terukur.
Selain itu, pemerintah ingin menjaga arus barang tetap stabil di tengah perubahan tata kelola ekspor. Kepastian tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan mitra dagang di berbagai negara. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mendukung daya saing ekspor Indonesia.
Airlangga menyebut setiap nilai ekspor strategis harus memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Karena itu, implementasi kebijakan baru diarahkan untuk memastikan hasil ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar. Pemerintah juga menegaskan tujuan akhirnya adalah kemakmuran rakyat Indonesia.
Penerimaan Negara Tetap Berlaku
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan semua pajak ekspor SDA tetap berlaku sesuai ketentuan. Kehadiran PT DSI tidak mengubah kewajiban pajak yang selama ini dibayarkan oleh eksportir. Pemerintah justru melihat BUMN ekspor itu sebagai alat untuk menekan kebocoran penerimaan.
Purbaya menilai penggelapan ekspor dan praktik under invoicing berpotensi berkurang jika mekanisme baru berjalan efektif. Ia bahkan berharap penerimaan negara dapat meningkat karena pengawasan menjadi lebih baik. Dengan demikian, negara tidak perlu menurunkan pungutan yang sudah ada.
Meski optimistis, Purbaya menegaskan dirinya akan memeriksa PT DSI jika penerimaan negara tidak meningkat. Ia mengaku belum memperoleh angka pasti terkait potensi tambahan pendapatan dari kebijakan tersebut. Menurutnya, dampak riil baru bisa dihitung setelah sistem berjalan dan data terkumpul.
Target Penuh Awal Tahun
Pemerintah menargetkan implementasi penuh ekspor SDA satu pintu melalui PT DSI berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Tenggat itu disiapkan agar pelaku usaha dan pihak terkait memiliki waktu penyesuaian yang memadai. Dengan jadwal yang bertahap, pemerintah berharap proses transisi tidak mengganggu aktivitas perdagangan.
Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kontrak-kontrak yang telah disepakati eksportir dengan mitra dagangnya. Pemerintah menekankan bahwa kesepakatan komersial yang sedang berjalan harus tetap dihormati. Dalam praktiknya, kepastian aturan menjadi kunci agar dunia usaha tetap percaya pada regulasi Indonesia.
Di sisi lain, tata kelola ekspor yang baru dinilai akan memperkuat posisi negara dalam memaksimalkan nilai tambah komoditas strategis. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih terpusat mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jika berjalan sesuai target, kebijakan ini dapat menjadi fondasi baru bagi penerimaan negara dan perekonomian nasional.
