Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui badan usaha milik negara yang khusus menangani sektor tersebut.
Rosan Roeslani menegaskan, pemilihan Thomas didasarkan pada rekam jejaknya di perusahaan multinasional, pengalaman di sektor perdagangan dan pertambangan, serta kemampuannya berbahasa Indonesia. DSI sendiri disiapkan sebagai entitas yang akan mengatur ekspor komoditas strategis, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperketat pengawasan dan menjaga devisa hasil ekspor.
Profil Luke Thomas Mahony
Rosan menyebut, pertimbangan utama penunjukan Thomas bukan hanya soal rekam jejak profesional, tetapi juga pemahamannya terhadap lingkungan kerja di Indonesia. Ia menilai Thomas memiliki pengalaman yang kuat di perusahaan multinasional dan pernah menjabat sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Menurut Rosan, Thomas juga dinilai memahami karakter bisnis sektor sumber daya alam, khususnya perdagangan dan mineral. Pengalaman itu dianggap relevan dengan mandat DSI yang akan berkaitan langsung dengan pengelolaan ekspor komoditas strategis.
Selain faktor teknis, Rosan menilai kemampuan Thomas berbahasa Indonesia menjadi nilai tambah dalam menjalankan tugasnya. Kedekatan personal dengan Indonesia juga disebut mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan bisnis.
Mandat Dsi Dalam Ekspor
PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk sebagai badan usaha yang akan mengelola tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kehadirannya menyusul terbitnya peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas SDA melalui BUMN.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap arus ekspor komoditas strategis. Pemerintah juga ingin mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing yang dapat merugikan penerimaan negara.
Melalui skema tersebut, ekspor sejumlah komoditas penting, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy, wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk. Kebijakan ini diharapkan membuat alur perdagangan lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.
Dorongan Pengawasan Devisa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI dibentuk untuk meningkatkan kontrol atas ekspor komoditas SDA strategis. Pemerintah menilai penguatan pengawasan diperlukan agar data perdagangan lebih valid dan integritasnya terjaga.
Airlangga menyebut, kebijakan ini juga memberi dampak positif terhadap pengelolaan devisa hasil ekspor. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mendukung stabilitas nilai tukar dan transaksi berjalan neraca pembayaran.
Selain itu, pemerintah menargetkan optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea keluar, dan PNBP SDA. Dengan pengawasan yang lebih baik, praktik perdagangan yang tidak wajar dapat ditekan dan devisa dapat kembali masuk ke sistem ekonomi nasional.
Dampak Bagi Ekonomi Nasional
Pembentukan DSI dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis secara nasional. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan rantai perdagangan SDA berjalan lebih akuntabel.
Airlangga menekankan, penghapusan praktik trade misinvoicing menjadi salah satu tujuan penting dari kebijakan tersebut. Dengan begitu, penerimaan devisa bisa lebih terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Di sisi lain, penguatan cadangan devisa dinilai penting untuk menjaga ketahanan eksternal Indonesia. Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan ini berpotensi memberi kontribusi pada stabilitas nilai tukar serta memperbaiki kualitas data perdagangan nasional.
