Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Dony Oskaria, memberi sinyal PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI berpotensi ditutup. Pernyataan itu disampaikan saat ia menjelaskan masalah yang kerap muncul ketika badan usaha milik negara berjalan sendiri-sendiri. Dony menyebut konsolidasi BUMN menjadi langkah penting agar penyehatan perusahaan dapat dilakukan lebih cepat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Jogja Financial Festival, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurut Dony, pola pengelolaan BUMN sebelumnya membuat perusahaan pelat merah sulit saling membantu ketika salah satunya mengalami kesulitan. Kondisi itu dinilai memperlambat upaya perbaikan karena tidak ada mekanisme yang memadai untuk dukungan antarkorporasi negara. Dengan hadirnya Danantara, seluruh BUMN kini berada dalam satu holding company. Skema ini diharapkan membuat keputusan restrukturisasi dan penyelamatan aset menjadi lebih terarah.
Danantara dan konsolidasi BUMN
Dony menjelaskan bahwa Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund berbasis BUMN. Model tersebut menempatkan perusahaan negara dalam satu payung pengelolaan yang lebih terintegrasi. Ia menilai pendekatan itu dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan antar-BUMN. Selain itu, koordinasi bisnis juga dinilai menjadi lebih efektif.
Ia mencontohkan PT INTI yang disebut sedang menghadapi persoalan serius. Dalam penjelasannya, perusahaan yang pernah dikenal luas di Bandung itu kini masuk dalam evaluasi penyehatan. Dony bahkan menyebut kemungkinan penutupan sebagai salah satu opsi yang bisa ditempuh. Menurutnya, keputusan seperti itu perlu diambil jika perusahaan memang tidak lagi sehat.
Sebelum Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hanya memiliki kuasa kelola, bukan kepemilikan langsung atas perusahaan pelat merah. Kondisi tersebut membuat ruang intervensi saat ada BUMN bermasalah menjadi terbatas. Akibatnya, perusahaan lain tidak dapat langsung membantu secara struktur maupun modal. Dony menilai situasi itu menjadi salah satu hambatan utama dalam perbaikan BUMN.
Ia menegaskan bahwa konsolidasi di bawah satu holding memudahkan langkah penyehatan. Dengan struktur baru, aset, sumber daya, dan strategi bisnis dapat diatur secara menyeluruh. Dony menyebut ini sebagai jalan untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara lebih sistematis. Menurutnya, pembenahan seperti ini diperlukan agar perusahaan negara tidak berjalan sendiri-sendiri.
Alasan PT INTI dievaluasi
PT INTI menjadi sorotan karena disebut menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan. Dony tidak merinci secara detail bentuk persoalan yang dialami perusahaan tersebut. Namun, ia memberi isyarat bahwa opsi penutupan tidak bisa dikesampingkan. Hal itu menunjukkan evaluasi yang dilakukan Danantara bersifat menyeluruh.
Dalam pandangannya, keberadaan BUMN yang tidak sehat justru dapat membebani ekosistem holding. Oleh karena itu, perusahaan yang sulit diselamatkan perlu diputuskan statusnya secara tegas. Langkah tersebut dinilai lebih sehat dibanding mempertahankan entitas yang terus merugi. Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan memberi kepastian bagi pengelolaan aset negara.
Dony menekankan bahwa penyehatan BUMN tidak selalu berarti mempertahankan semua perusahaan. Ada kalanya restrukturisasi memerlukan keputusan ekstrem agar beban tidak semakin besar. Dalam konteks PT INTI, penutupan disebut sebagai kemungkinan yang sedang dipertimbangkan. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Danantara akan bersikap lebih selektif.
Meski demikian, ia menegaskan tujuan utama dari konsolidasi adalah memperkuat daya saing BUMN. Proses itu diharapkan menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan begitu, unit usaha yang masih sehat dapat tumbuh lebih optimal. Sementara itu, entitas yang lemah dapat ditangani melalui mekanisme yang jelas.
Peran holding dalam penyehatan
Danantara kini menaungi sejumlah BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, Krakatau Steel, Garuda, Pertamina, dan PLN. Keterhubungan dalam satu holding disebut mempermudah pengambilan keputusan lintas sektor. Menurut Dony, pola ini menghapus sekat pengelolaan yang selama ini menyulitkan sinergi. Dengan demikian, koordinasi bisnis dapat berjalan lebih cepat.
Ia menyebut bahwa pengelolaan terintegrasi akan membantu proses perbaikan perusahaan yang tengah bermasalah. Ketika satu BUMN mengalami tekanan, dukungan bisa datang dari entitas lain yang masih kuat. Namun dukungan itu tetap harus berada dalam kerangka tata kelola yang sehat. Hal tersebut penting agar penyehatan tidak menimbulkan risiko baru.
Dalam struktur baru ini, Danantara diposisikan sebagai alat konsolidasi sekaligus pengendali strategi besar. Fokusnya bukan hanya pada pemulihan perusahaan, tetapi juga pada optimalisasi nilai ekonomi. Dony menilai pendekatan tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan BUMN masa kini. Apalagi, tantangan bisnis di berbagai sektor semakin kompleks.
Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa penyatuan BUMN dalam satu holding memberi kemudahan dalam pengelolaan. Menurutnya, model lama yang terpisah-pisah membuat banyak perbaikan sulit dilakukan. Dengan struktur Danantara, pemerintah berharap pembenahan BUMN dapat berlangsung lebih cepat dan terukur. Pada akhirnya, langkah ini diarahkan untuk memperkuat kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.
Dampak bagi masa depan BUMN
Pernyataan Dony menjadi sinyal bahwa Danantara akan mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam menata BUMN. Perusahaan yang tidak lagi layak bertahan bisa saja masuk dalam opsi merger, restrukturisasi, atau penutupan. Kebijakan itu menunjukkan bahwa efisiensi menjadi salah satu agenda utama. Di saat yang sama, pemerintah ingin menghindari pemborosan sumber daya negara.
Langkah konsolidasi juga berpotensi mengubah cara BUMN bersaing di pasar. Dengan dukungan holding, perusahaan yang sehat dapat bergerak lebih agresif dan memiliki daya dorong yang lebih besar. Sementara itu, BUMN bermasalah akan mendapat perhatian khusus sesuai tingkat kesulitannya. Model ini diharapkan menciptakan portofolio perusahaan negara yang lebih kuat.
Bagi PT INTI, sinyal penutupan tentu menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan. Status perusahaan tersebut kemungkinan akan terus dikaji dalam kerangka restrukturisasi Danantara. Keputusan akhir akan sangat ditentukan oleh kelayakan bisnis dan prospek pemulihan. Karena itu, perkembangan berikutnya masih perlu dicermati.
Di tingkat kebijakan, konsolidasi BUMN dapat menjadi babak baru dalam tata kelola perusahaan negara. Pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk menata aset strategis secara terpusat. Jika dijalankan konsisten, model ini dapat memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada disiplin eksekusi dan transparansi pengelolaan.
