Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit tanpa bergantung pada infrastruktur darat. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski regulasi dan kedaulatan data masih menjadi tantangan utama.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menyebut D2D terbagi dalam dua kategori, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Teknologi ini dinilai relevan bagi Indonesia karena dapat memperluas konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler.
Direct to Device
Rusdianto menjelaskan bahwa direct-to-device pada dasarnya mengubah cara perangkat berkomunikasi dengan jaringan. Ponsel dapat terhubung langsung ke satelit, sementara sensor IoT bisa mengirim data tanpa melalui pengumpul data terlebih dahulu. Model ini dinilai efisien untuk kebutuhan komunikasi di area terpencil.
Dalam skema direct IoT, data dari sensor maritim, industri, hingga pemantauan lingkungan dapat dikirim secara real-time. Kondisi ini membuka peluang pemanfaatan satelit yang lebih luas, terutama untuk sektor yang membutuhkan pembaruan data cepat. Menurut ASSI, Indonesia perlu membaca peluang ini secara serius agar tidak tertinggal dari negara lain.
Teknologi D2D juga disebut dapat memperluas layanan di tengah keterbatasan infrastruktur darat. Dengan koneksi langsung ke satelit, akses komunikasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BTS. Hal ini menjadi penting bagi daerah terpencil, perairan, dan wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
PNT dan Kebutuhan Navigasi
Di saat yang sama, kebutuhan terhadap layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga terus meningkat. Rusdianto menilai situasi geopolitik global membuat banyak negara berupaya memiliki sistem navigasi sendiri sebagai alternatif GPS. Persaingan ini juga ikut mendorong pengembangan teknologi satelit secara lebih agresif.
Ia menyebut perang satelit kini tidak hanya terjadi pada layanan komunikasi, tetapi juga pada sistem navigasi. Negara-negara besar berlomba membangun ekosistem yang mandiri agar tidak bergantung pada sistem asing. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa satelit semakin strategis dalam peta persaingan global.
Bagi Indonesia, perkembangan PNT menjadi pengingat bahwa ketahanan teknologi perlu dibangun lebih awal. Ketersediaan sistem navigasi yang andal akan mendukung transportasi, logistik, hingga pertahanan. Karena itu, teknologi satelit tidak lagi dipandang sekadar pelengkap, melainkan bagian dari infrastruktur vital.
Regulasi Masih Dikaji
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kepastian regulasi. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional, penggunaan spektrum frekuensi, dan skema layanan yang paling sesuai. Proses ini dinilai penting agar penerapan teknologi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk kebutuhan skala besar. Di tingkat global, International Telecommunication Union masih membahas tambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini.
Rusdianto memperkirakan pembahasan global tersebut baru akan menghasilkan realisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, Indonesia masih memiliki waktu untuk menyiapkan kerangka kebijakan yang lebih matang. Jika regulasi terlambat, peluang industri dalam negeri bisa ikut tertinggal.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Selain regulasi, ASSI menekankan pentingnya kedaulatan dalam implementasi D2D di Indonesia. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar kepentingan nasional tetap terlindungi. Namun, hal itu membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap tersimpan di Indonesia meskipun infrastrukturnya melibatkan pihak asing. Menurut Rusdianto, data konsumen tidak boleh keluar dari wilayah hukum nasional. Ia menilai hal itu penting untuk menjaga kedaulatan digital di tengah perkembangan teknologi satelit.
Di sisi lain, persaingan global semakin ketat dengan hadirnya pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Mereka tengah mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar untuk memperluas layanan mereka. Kondisi ini menuntut Indonesia bergerak cepat agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam industri satelit masa depan.
