Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menarik perhatian global karena memungkinkan perangkat genggam dan sensor terkoneksi langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih dibayangi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D mencakup dua model utama, yaitu direct-to-cell untuk ponsel dan direct IoT untuk sensor. Ia menyebut pembahasan teknologi ini semakin penting di tengah kebutuhan konektivitas, persaingan satelit global, dan dorongan menjaga data tetap berada di wilayah Indonesia.
Peluang D2D Bagi Indonesia
Rusdianto menilai D2D dapat menjadi lompatan besar bagi layanan komunikasi nasional. Teknologi ini memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit, sehingga wilayah yang sulit dijangkau BTS tetap bisa memperoleh layanan. Dalam konteks industri, peluang tersebut juga terbuka bagi sektor maritim, energi, dan manufaktur yang membutuhkan koneksi data stabil.
Selain koneksi untuk perangkat genggam, D2D juga dinilai relevan untuk sensor industri. Saat ini, banyak perangkat Internet of Things masih bergantung pada pengumpul data sebelum informasi dikirim ke satelit. Ke depan, sensor dapat mengirim data langsung ke satelit secara real-time, sehingga efisiensi operasional meningkat.
Penerapan ini dinilai akan memperluas jangkauan layanan digital Indonesia. Pemerintah dan pelaku industri dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat konektivitas di daerah terpencil. Dengan demikian, D2D berpotensi menjadi pelengkap jaringan terestrial yang selama ini masih terbatas di sejumlah wilayah.
ASSI melihat manfaat tersebut tidak hanya pada aspek komunikasi, tetapi juga pada penguatan ekosistem digital nasional. Teknologi ini dapat mendorong lahirnya layanan baru berbasis satelit yang lebih fleksibel. Karena itu, Indonesia dinilai perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain.
Regulasi D2D Masih Dikaji
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kepastian regulasi. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional, pemanfaatan spektrum, dan mekanisme layanan yang paling sesuai. Proses tersebut menjadi penting agar penerapan teknologi tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Salah satu aspek utama yang dibahas adalah penggunaan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Saat ini, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung kebutuhan layanan yang lebih luas. Di tingkat global, International Telecommunication Union juga tengah membahas penambahan alokasi frekuensi untuk teknologi ini.
Menurut perkiraan yang beredar dalam pembahasan global, tambahan alokasi frekuensi baru dapat terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Kondisi ini membuat adopsi D2D tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Indonesia perlu menyesuaikan langkahnya dengan perkembangan internasional agar tidak salah arah.
Rusdianto menegaskan bahwa kepastian regulasi akan menentukan model bisnis D2D di Tanah Air. Tanpa payung hukum yang jelas, pemanfaatan teknologi ini berisiko berjalan lambat. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyiapkan kerangka aturan yang adaptif namun tetap melindungi kepentingan nasional.
Model D2D Yang Dipertimbangkan
Dalam pembahasannya, D2D dikenal memiliki dua pendekatan teknologi, yaitu model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada sebagai perpanjangan layanan satelit. Sementara itu, model regeneratif membuat satelit berfungsi layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Di Indonesia, kedua pendekatan tersebut masih dikaji secara mendalam. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah layanan nantinya akan dioperasikan oleh operator seluler atau langsung oleh satelit. Menurut ASSI, arah yang paling mungkin saat ini adalah model transparan karena lebih mudah diintegrasikan dengan infrastruktur yang sudah ada.
Model transparan dianggap lebih realistis untuk tahap awal implementasi. Dengan skema ini, satelit berperan sebagai perpanjangan dari BTS dan membantu memperluas jangkauan jaringan. Pendekatan tersebut juga dinilai lebih selaras dengan kondisi pasar dan kesiapan industri telekomunikasi nasional.
Meski begitu, ASSI menilai model regeneratif tetap memiliki peluang di masa depan jika ekosistem dan investasi sudah lebih matang. Pilihan model akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan layanan, kesiapan operator, dan dukungan regulasi. Karena itu, pembahasan teknis dan bisnis masih terus berlangsung.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Di balik peluang yang besar, ASSI menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dalam implementasi D2D. Organisasi itu menilai seluruh infrastruktur satelit idealnya dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, kondisi tersebut membutuhkan waktu panjang dan investasi yang tidak kecil.
Untuk langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap berada di Indonesia. Menurut Rusdianto, hal ini penting karena menyangkut data konsumen dan kedaulatan digital. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi asing tetap berada dalam koridor perlindungan kepentingan nasional.
Isu kedaulatan data menjadi semakin relevan karena layanan D2D akan memproses berbagai informasi sensitif. Mulai dari data lokasi, data perangkat, hingga informasi operasional industri dapat mengalir melalui jaringan satelit. Jika pengelolaannya tidak diatur dengan baik, risiko keamanan digital dapat meningkat.
ASSI berharap pemerintah dapat menetapkan aturan yang memastikan data landing di Indonesia meski infrastrukturnya melibatkan pihak asing. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk tahap awal, sekaligus menjaga pengawasan terhadap arus data. Dalam jangka panjang, Indonesia tetap didorong membangun ekosistem satelit yang mandiri.
Persaingan Satelit Makin Ketat
Perkembangan D2D juga tidak terlepas dari persaingan global yang semakin intens. Selain Starlink, sejumlah perusahaan lain seperti Amazon dan pemain asal China turut membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Kompetisi ini membuat pasar satelit bergerak cepat dan semakin strategis.
Menurut ASSI, dinamika tersebut akan memengaruhi masa depan industri satelit di Indonesia. Negara yang lambat beradaptasi berisiko menjadi pasar bagi teknologi asing tanpa memiliki kontrol memadai. Karena itu, kecepatan respons pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan posisi Indonesia.
Teknologi direct-to-device dipandang bukan sekadar tren, melainkan bagian dari transformasi infrastruktur digital global. Jika dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia dapat memperoleh akses konektivitas yang lebih luas dan merata. Namun, manfaat itu hanya dapat maksimal jika regulasi, spektrum, dan perlindungan data berjalan seimbang.
ASSI menilai pemerintah perlu sigap menghadapi perubahan tersebut agar industri dalam negeri tidak tertinggal. Adaptasi yang cepat akan membuka ruang bagi kerja sama, investasi, dan penguatan kapasitas nasional. Pada akhirnya, masa depan D2D akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia menyeimbangkan inovasi dan kedaulatan.
