Center of Reform on Economics Indonesia atau CORE memproyeksikan gelombang tambahan pemutusan hubungan kerja, PHK, yang berpotensi menyasar 15,3 ribu hingga 20,3 ribu tenaga kerja. Risiko itu muncul di tengah tekanan yang kian berat terhadap dunia usaha, mulai dari lonjakan biaya impor bahan baku, pelemahan rupiah, hingga gangguan rantai distribusi global akibat konflik di Timur Tengah.
Dalam publikasi berjudul Badai PHK (Belum) Berlalu, CORE menilai industri manufaktur menjadi sektor yang paling rentan terhadap ancaman tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa efek berantai dari tekanan eksternal dapat memukul output perusahaan, lalu berujung pada penyesuaian tenaga kerja.
Proyeksi PHK dan sektor terdampak
CORE memperkirakan tambahan PHK terbesar akan terjadi di sektor manufaktur dengan kisaran 8,7 ribu hingga 12,1 ribu pekerja. Sektor jasa diproyeksikan menyusul dengan 3,3 ribu hingga 4,5 ribu pekerja, sementara sektor pertanian berada di kisaran 3,3 ribu hingga 3,6 ribu pekerja.
Estimasi itu disusun berdasarkan Tabel Input-Output 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS. CORE menggunakan data tersebut untuk membaca potensi penurunan serapan tenaga kerja di tengah kenaikan biaya impor bahan baku.
Dalam laporannya, CORE menilai tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya datang dari sisi harga, tetapi juga dari gangguan pasokan. Kombinasi faktor itu dinilai membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menjaga kapasitas produksi dan biaya operasional.
Tekanan biaya impor dan rupiah
CORE menyebut skenario gangguan di Selat Hormuz selama dua hingga tiga bulan ke depan dapat memicu kelangkaan bahan baku. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah yang terus merosot hingga melewati Rp17.400 per dolar AS ikut menambah beban perusahaan.
Menurut CORE, kenaikan harga input produksi akibat pelemahan rupiah berpotensi menekan output perusahaan manufaktur. Dalam skenario sedang, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga bahan baku di atas 1,5 persen diperkirakan memangkas output sebesar 0,1 persen.
Adapun pada skenario buruk, pemangkasan output bisa mencapai 0,15 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat dengan cepat berubah menjadi penurunan produksi yang signifikan, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.
Dampak pada pekerja informal
CORE mengingatkan, tambahan PHK berisiko memperbesar jumlah pekerja informal di Indonesia. Per Februari 2026, jumlah tenaga kerja informal telah mencapai 87,74 juta jiwa, atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif nasional.
Implikasinya adalah meningkatnya angkatan kerja yang menganggur atau bergeser ke sektor yang lebih rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar kerja formal belum cukup kuat untuk menyerap guncangan ekonomi eksternal secara optimal.
CORE menilai pertumbuhan tenaga kerja formal sepanjang 2021 hingga 2025 hanya mencapai 0,8 persen. Angka itu jauh tertinggal dari sektor informal yang tumbuh 3,2 persen pada periode yang sama.
Pasar kerja formal masih rapuh
Dalam rentang 2022 hingga 2026, tambahan serapan tenaga kerja formal hanya mencapai 73 persen dari tambahan pekerja di sektor informal. CORE juga mencatat jumlah angkatan kerja baru yang berhasil terserap sebagai pekerja pada Februari 2026 turun tajam menjadi hanya 38 ribu orang.
Angka tersebut merosot 86 persen dibandingkan rata-rata periode 2022 hingga 2025 maupun 2010 hingga 2019. Penurunan itu memperkuat sinyal bahwa daya tampung pasar tenaga kerja formal masih terbatas.
CORE menilai faktor eksternal memang menjadi pemantik utama gelombang PHK, tetapi persoalannya tidak berhenti di situ. Data yang dihimpun menunjukkan pasar tenaga kerja Indonesia telah rapuh sejak lebih dari satu dekade terakhir, sehingga lebih mudah terguncang saat tekanan global meningkat.
