Perbedaan kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah peneliti BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, memaparkan bahwa karakter wilayah sangat memengaruhi kebutuhan jaringan seluler. Penjelasan itu disampaikan dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi dengan tema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Menurut Mardi, BTS di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan BTS di daerah lain karena operator harus menyesuaikan cakupan layanan, kontur wilayah, dan target pasar. Perbedaan itu membuat konsumsi energi jaringan bisa sangat tinggi, terutama saat trafik layanan terus meningkat dan implementasi 5G masih terbatas.
BTS dan kebutuhan energi
Dr Mardi menjelaskan bahwa tidak semua tipe BTS dipasang dengan pola yang sama di setiap wilayah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan cakupan atau coverage, sekaligus memperhitungkan kondisi geografis setempat.
Ia menilai konsumsi energi BTS cenderung besar karena infrastruktur ini harus menjangkau area layanan yang luas. Dalam konteks operasional, kebutuhan daya jaringan menjadi komponen penting yang harus terus diawasi oleh operator.
Data yang dipaparkan juga menunjukkan bahwa kebutuhan energi jaringan telekomunikasi terus berpotensi naik. Hal ini sejalan dengan tren penggunaan layanan seluler di Indonesia yang masih didominasi 4G.
Temuan dari penelitian BRIN
Dalam penelitiannya, Mardi mengolah data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data itu mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap titik sampel memiliki informasi tipe site yang berbeda, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel tersebut, hampir 78 persen merupakan site makro.
Komposisi itu penting dalam perhitungan energi karena setiap tipe site memiliki kebutuhan operasional yang tidak sama. Menurut Mardi, struktur jaringan di daerah padat penduduk tentu berbeda dengan wilayah yang sebaran penduduknya lebih rendah.
Faktor sosial ekonomi
Mardi menegaskan bahwa profil masyarakat di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Ia mencontohkan, karakter kebutuhan jaringan di Kalimantan dan Papua berbeda dengan Jakarta, sehingga model perhitungan energi harus disesuaikan.
Jika aspek sosial ekonomi diabaikan, pemodelan yang dibuat tidak akan benar-benar menggambarkan kondisi di Indonesia. Karena itu, penelitian BRIN memasukkan beberapa variabel penting agar hasil analisis lebih mendekati realitas lapangan.
Adapun tiga faktor sosial ekonomi yang digunakan dalam validasi penelitian adalah population density, development index, dan digital society index. Ketiganya dipakai untuk melihat hubungan antara karakter wilayah dan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi.
Implikasi bagi operator
Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa kebutuhan BTS di satu daerah dengan daerah lain akan berbeda. Operator perlu menempatkan infrastruktur secara proporsional agar layanan tetap optimal tanpa membebani konsumsi energi secara berlebihan.
Penyesuaian juga dibutuhkan agar jaringan seluler mampu mengikuti perkembangan trafik data yang terus bertambah. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi energi menjadi isu penting bagi keberlanjutan operasional operator telekomunikasi.
Bagi industri, temuan BRIN dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi penggelaran jaringan yang lebih tepat sasaran. Dengan perencanaan berbasis karakter wilayah, pembangunan BTS diharapkan lebih efisien sekaligus sesuai kebutuhan masyarakat.
