Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Transformasi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Antariksa, Adi, menegaskan hal itu usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta.
Menurut Adi, selama lebih dari lima dekade berkecimpung di sektor satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Ia menilai, Indonesia harus beralih dari sekadar pengguna menjadi pemain dalam ekonomi antariksa global.
Bandar antariksa Indonesia di Biak
Adi menyebut Pulau Biak sebagai lokasi yang sangat strategis untuk pembangunan bandar antariksa Indonesia. Posisi geografis Indonesia di garis khatulistiwa dinilai ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial dan geostasioner. Keunggulan ini membuat Biak dipandang punya nilai kompetitif dibandingkan banyak lokasi peluncuran lain di dunia.
Ia menjelaskan, Bandar antariksa di Biak dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen. Selain itu, kapasitas muatan satelit bisa meningkat sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Efisiensi tersebut dianggap sangat penting dalam menekan biaya peluncuran dan meningkatkan daya saing nasional.
Adi juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai tempat yang paling ideal bagi satelit geostasioner di kawasan ekuator. Karena itu, pembangunan fasilitas peluncuran tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga penentuan arah industri masa depan. Ia menegaskan, akses ke luar angkasa harus dipandang sebagai aset strategis nasional.
Ekosistem antariksa nasional
Menurut Adi, akses menuju luar angkasa tidak bisa dibangun sendiri oleh sektor swasta. Ia menilai diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, industri, dan mitra internasional. Tanpa kerja sama tersebut, Indonesia akan sulit membangun rantai nilai antariksa yang utuh.
PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah. Proyek ini juga melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki. Dukungan lintas negara dipandang penting untuk mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi.
Adi menekankan bahwa kemandirian antariksa tidak cukup hanya dengan infrastruktur peluncuran. Indonesia juga perlu membangun sovereign capability yang berkelanjutan, mulai dari kebijakan, dukungan politik, hingga pengembangan talenta muda. Ia menyebut sumber daya manusia akan menjadi fondasi utama dalam membangun industri antariksa nasional.
Regulasi dorong industri satelit
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Menurut dia, minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Arif menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan untuk memperkuat sektor ini. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, dan KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit serta peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa industri antariksa mulai mendapat kepastian regulasi.
Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Infrastruktur ini diharapkan menjadi simpul penting bagi pengembangan teknologi dan layanan antariksa nasional. Dengan dukungan regulasi, Indonesia diharapkan mampu masuk ke rantai industri yang lebih besar.
Langkah menuju ekonomi antariksa
Arif menilai seluruh inisiatif tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Targetnya bukan hanya membangun fasilitas antariksa, tetapi juga menciptakan ekonomi antariksa nasional yang bernilai tinggi. Sektor ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kemakmuran.
Ia menambahkan, penguatan sektor antariksa juga akan berdampak pada kedaulatan teknologi nasional. Dengan kemampuan sendiri, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi luar negeri. Negara ini berpeluang menjadi produsen sekaligus penentu arah pengembangan industri antariksa di kawasan.
Arif menegaskan, pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan posisinya di ekonomi antariksa global. Negara ini bisa tetap menjadi peserta, atau justru ikut mendefinisikan pasar dan standar industri ke depan. Menurut dia, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk membangun kapasitas nasional secara serius.
