Indonesia tengah mendorong pembangunan bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian teknologi ruang angkasa. Wacana ini mengemuka di Jakarta, saat peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima, dengan sorotan utama pada kebutuhan akses mandiri ke luar angkasa.
Adi menilai selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di sektor satelit, Indonesia masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Menurut dia, pembangunan ekosistem industri antariksa yang utuh menjadi syarat agar Indonesia tidak terus menjadi pengguna teknologi luar negeri.
Bandar Antariksa Biak
Adi menyebut posisi geografis Indonesia di garis khatulistiwa memberi keunggulan besar untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial dan geostasioner. Karena itu, Pulau Biak dinilai sangat potensial sebagai lokasi bandar antariksa nasional.
Ia menjelaskan Biak memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan beberapa lokasi peluncuran lain di dunia. Lokasi tersebut disebut dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral.
Keunggulan itu membuat Indonesia berpeluang menjadi lokasi paling strategis untuk satelit geostasioner di kawasan ekuator. Dalam pandangan Adi, posisi ini tidak boleh dilewatkan jika Indonesia ingin masuk ke rantai nilai industri antariksa global.
Ekosistem Industri Antariksa
Adi menegaskan akses ke luar angkasa tidak dapat dibangun sendiri oleh sektor swasta. Menurut dia, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, dunia usaha, dan mitra internasional.
PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki juga disebut masuk dalam skema kerja sama yang tengah dijajaki.
Ia menilai akses ke luar angkasa merupakan hak strategis yang harus dijaga bersama. Tanpa dukungan ekosistem yang lengkap, Indonesia akan kesulitan membangun industri antariksa yang berdaya saing.
Kemandirian Teknologi Satelit
Selain infrastruktur peluncuran, Indonesia juga dinilai perlu membangun sovereign capability di sektor antariksa. Konsep ini mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Adi menilai kemandirian tidak cukup hanya dengan memiliki satelit dan fasilitas peluncuran. Indonesia juga harus mampu menguasai teknologi, mengelola sistem, dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa keberadaan sumber daya manusia yang kompeten akan menentukan keberhasilan jangka panjang. Tanpa talenta yang memadai, pembangunan infrastruktur antariksa berisiko tidak memberi dampak maksimal.
Agenda Ekonomi Antariksa
Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh.
Padahal, kebutuhan domestik terhadap layanan satelit sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi itu menjadikan pengembangan industri antariksa bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Arif menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, ada rancangan aturan pengelolaan spaceport dan KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit serta peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Menurut Arif, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Ia menegaskan arah kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
Arif menilai lima tahun ke depan akan menjadi penentu arah Indonesia di ekonomi antariksa global. Pilihannya, kata dia, apakah Indonesia hanya menjadi peserta atau ikut mendefinisikan masa depan sektor tersebut.
