Indonesia didorong mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan ini menguat setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika pelaku industri dan peneliti kembali menyoroti pentingnya akses mandiri ke luar angkasa.
Adi menilai Indonesia memiliki modal geografis, kebutuhan nasional yang besar, dan peluang kerja sama internasional untuk membangun ekosistem antariksa yang utuh. Dengan mengandalkan Pulau Biak sebagai lokasi strategis, Indonesia disebut dapat memperkuat peluncuran satelit, efisiensi misi, dan kedaulatan teknologi secara bertahap.
Strategi Antariksa Nasional
Adi menuturkan Indonesia sudah lebih dari 50 tahun berkecimpung di bidang satelit, namun kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Kondisi itu menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memiliki rantai industri antariksa yang mandiri.
Menurut dia, bangsa ini tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi dari luar negeri. Indonesia harus naik kelas menjadi pemain yang memiliki kapasitas industri, kebijakan, dan sumber daya manusia yang memadai.
Ia menekankan bahwa satelit memiliki fungsi strategis sebagai benang digital yang menyatukan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Peran itu juga penting untuk daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote, yang bergantung pada konektivitas antarpulau.
Biak dan Orbit Antariksa
Adi menyebut Indonesia punya keunggulan geografis karena berada di garis khatulistiwa, lokasi yang ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial dan geostasioner. Karena itu, Pulau Biak dinilai sangat potensial sebagai bandar antariksa nasional.
Ia membandingkan posisi Biak dengan Cape Canaveral, yang selama ini menjadi salah satu lokasi peluncuran paling terkenal di dunia. Menurutnya, Biak bisa menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen.
Keunggulan tersebut, kata dia, membuat Indonesia memiliki nilai strategis yang jarang dimiliki negara lain. Posisi ini juga menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik untuk satelit geostasioner di kawasan ekuator.
Kolaborasi Ekosistem Antariksa
Adi menilai akses ke luar angkasa tidak mungkin dibangun hanya oleh pihak swasta. Dibutuhkan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional secara terukur.
PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang disiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra, termasuk Rusia, India, dan Turki, juga disebut masuk dalam pembahasan kerja sama.
Ia menegaskan bahwa akses ke luar angkasa merupakan hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, pengembangan infrastruktur harus diikuti pembentukan tata kelola yang kuat dan berkelanjutan.
Menuju Kedaulatan Teknologi
Selain infrastruktur peluncuran, Indonesia juga perlu membangun sovereign capability di sektor antariksa. Konsep ini mencakup kemampuan mandiri yang berkelanjutan, bukan hanya proyek jangka pendek.
Adi menyebut kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda menjadi fondasi penting dalam membangun kekuatan antariksa nasional. Tanpa tiga hal itu, pembangunan spaceport hanya akan menjadi infrastruktur yang berdiri sendiri.
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh, meski kebutuhan domestik sangat besar sebagai negara kepulauan.
Arif menilai langkah regulasi yang sudah disiapkan pemerintah, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2023, rancangan aturan pengelolaan spaceport, dan KBLI 2025, menjadi dasar penting untuk akselerasi industri. Ia menegaskan bahwa pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah negara ini hanya menjadi peserta atau ikut mendefinisikan ekonomi antariksa dunia.
