Biak Dinilai Strategis Jadi Lokasi Bandar Antariksa Indonesia

Teknologi Moh. Royhan Nahado 21 Mei 2026 22:14 WIB 9
Biak Dinilai Strategis Jadi Lokasi Bandar Antariksa Indonesia

Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Gagasan itu mengemuka setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, dengan Pulau Biak disebut sebagai lokasi yang sangat strategis untuk mendukung peluncuran satelit.

Adi menegaskan, selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di sektor satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Karena itu, ia menilai Indonesia harus mempercepat pembangunan ekosistem industri antariksa yang utuh, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga talenta manusia.

Kemandirian Antariksa

Adi menilai Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pengguna teknologi antariksa. Ia mendorong agar Indonesia naik kelas menjadi pemain yang memiliki kapasitas mandiri di bidang ini.

Menurut dia, satelit memiliki peran penting sebagai benang digital yang menghubungkan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Fungsi itu juga mencakup daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote, yang membutuhkan konektivitas andal.

Ia menegaskan bahwa akses ke luar angkasa merupakan kebutuhan strategis yang harus diperjuangkan bersama. Tanpa akses mandiri, Indonesia akan terus bergantung pada layanan peluncuran dari negara lain.

Karena itu, pembangunan bandar antariksa nasional dinilai menjadi salah satu fondasi utama menuju kemandirian antariksa. Adi menyebut langkah tersebut harus diiringi dukungan kebijakan dan keberanian politik yang konsisten.

Keunggulan Biak

Adi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan geografis yang sangat besar karena berada di garis khatulistiwa. Posisi itu membuat Indonesia ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner.

Pulau Biak disebut sebagai kandidat lokasi yang paling menjanjikan untuk bandar antariksa nasional. Menurut dia, lokasi tersebut dapat memberi keuntungan operasional dibandingkan sejumlah lokasi peluncuran lain di dunia.

Ia menyebut Biak berpotensi menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Keunggulan tersebut membuat Biak dipandang sebagai lahan parkir yang sangat strategis bagi satelit geostasioner di kawasan ekuator.

Selain efisiensi teknis, lokasi itu juga dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi antariksa. Dengan keunggulan alam yang dimiliki, Indonesia dianggap memiliki modal awal yang sulit ditandingi negara lain.

Butuh Kolaborasi Nasional

Adi menegaskan bahwa akses ke luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh sektor swasta. Menurut dia, pembangunan antariksa memerlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, industri, dan mitra internasional.

Ia menilai peran pemerintah sangat penting untuk memastikan arah kebijakan tetap konsisten. Tanpa dukungan negara, pembangunan infrastruktur peluncuran berisiko berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.

PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah disiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra, seperti Rusia, India, dan Turki, juga ikut disebut dalam pembahasan kerja sama tersebut.

Adi mengatakan akses menuju luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak dalam satu visi agar Indonesia tidak tertinggal.

Visi Ekonomi Antariksa

Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Ia menilai kebutuhan domestik sangat besar, tetapi kapasitas industri dalam negeri masih tertinggal.

Arif menyebut minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri menjadi kendala utama. Akibatnya, Indonesia belum memiliki industri manufaktur satelit yang utuh meski berstatus sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, ada rancangan aturan pengelolaan spaceport dan KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit serta peluncuran sebagai sektor usaha resmi.

Arif menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Visi itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!