Bank Indonesia menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat di tengah tekanan global. Pernyataan itu disampaikan Juda Agung dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026). Ia menegaskan kondisi saat ini masih jauh dari gambaran krisis seperti 1997-1998. Penilaian itu didasarkan pada kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, fiskal, dan sektor eksternal.
Juda menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, sementara inflasi April 2026 terjaga di level 2,42 persen. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,52 persen, yang menurutnya menunjukkan daya beli masyarakat masih kuat. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah tumbuh hingga 22 persen dan mendukung aktivitas ekonomi. Menurutnya, rangkaian data tersebut tidak menunjukkan gejala menuju krisis.
Kinerja Ekonomi Indonesia
Juda Agung menilai indikator makro menunjukkan ekonomi Indonesia masih bergerak solid. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026 menjadi salah satu penopang utama keyakinan tersebut. Inflasi yang berada di level 2,42 persen juga dinilai masih terkendali dan sesuai sasaran. Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Selain pertumbuhan dan inflasi, konsumsi rumah tangga mencatat kenaikan 5,52 persen. Angka itu dianggap penting karena konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama perekonomian nasional. Jika daya beli melemah, tekanan terhadap ekonomi biasanya akan lebih cepat terasa. Namun, data terbaru justru menunjukkan masyarakat masih aktif berbelanja dan berkontribusi pada pertumbuhan.
Di sektor pemerintah, belanja negara tumbuh tinggi hingga 34,3 persen sampai April 2026. Pengeluaran pemerintah yang meningkat menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Juda menyebut, kombinasi antara konsumsi, belanja pemerintah, dan inflasi yang stabil menjadi sinyal positif. Karena itu, ia menilai ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang aman.
Juda juga menyoroti penerimaan negara yang hingga April 2026 mencapai Rp918 triliun, atau tumbuh 13,3 persen. Sektor perpajakan bahkan tercatat tumbuh 16,1 persen, menandakan basis fiskal masih bergerak baik. Di saat yang sama, defisit APBN masih terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB. Angka tersebut turun dibanding kuartal I yang mencapai 0,92 persen.
Fiskal Masih Terjaga
Dalam paparannya, Juda menegaskan bahwa krisis fiskal belum terlihat di Indonesia. Ia menjelaskan, krisis fiskal biasanya terjadi ketika defisit membengkak dan kepercayaan investor terhadap surat utang pemerintah melemah. Kondisi seperti itu pernah dialami sejumlah negara di Amerika Latin pada 1980-an. Namun, situasi Indonesia saat ini dinilai berbeda karena defisit masih dijaga di bawah 3 persen.
Menurut Juda, kepercayaan investor terhadap pembiayaan fiskal Indonesia tetap kuat. Hal itu tercermin dari pergerakan imbal hasil atau yield surat utang yang masih berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen. Meski ada kenaikan, pergerakannya dinilai tidak signifikan. Dengan demikian, tidak ada tanda-tanda tekanan fiskal yang mengarah pada krisis.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas fiskal menjadi salah satu fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Selama defisit terkendali dan pembiayaan tetap dipercaya pasar, ruang untuk gejolak besar relatif kecil. Pemerintah pun masih memiliki kapasitas untuk menjaga belanja produktif. Dalam pandangannya, kondisi ini memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Juda menambahkan, persepsi bahwa Indonesia tengah menuju krisis seperti 1997-1998 tidak sejalan dengan angka-angka yang ada. Ia menilai sebagian pandangan itu muncul dari kekhawatiran publik yang tidak didukung data. Karena itu, ia meminta penilaian ekonomi tetap merujuk pada indikator yang terukur. Dari sisi fiskal, ia menegaskan situasinya masih aman.
Neraca Pembayaran Sehat
Biang kerok kedua yang kerap memicu krisis ekonomi, menurut Juda, adalah timpangnya neraca pembayaran. Ia mengingatkan bahwa pada 1997-1998 banyak perusahaan memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar. Ketika nilai tukar melemah tajam, beban utang tersebut menjadi tidak tertanggung. Kondisi itu kemudian memicu kolaps di banyak sektor usaha.
Juda menyebut situasi saat ini berbeda karena neraca pembayaran Indonesia relatif sehat dan seimbang. Artinya, tekanan dari sisi eksternal belum menunjukkan gangguan yang berarti. Ia menilai cadangan dan arus transaksi masih berada pada tingkat yang dapat dikelola. Karena itu, risiko krisis dari jalur neraca pembayaran dianggap belum muncul.
Ia menjelaskan bahwa shock nilai tukar seperti yang terjadi pada akhir 1990-an sangat berbahaya jika struktur utang korporasi tidak siap. Ketika utang dalam valuta asing membengkak, banyak perusahaan gagal memenuhi kewajiban. Efek berantai lalu menjalar ke perbankan dan sektor riil. Namun, situasi tersebut, menurut Juda, tidak terlihat dalam data terbaru Indonesia.
Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa indikator eksternal Indonesia masih relatif solid. Perdagangan, transaksi berjalan, dan stabilitas nilai tukar tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan besar. Dengan demikian, sumber krisis dari neraca pembayaran belum terbaca. Ia menilai kondisi ini menjadi pembeda penting dibanding pengalaman krisis 1998.
Sistem Keuangan Tetap Stabil
Biang kerok ketiga yang dapat memicu krisis adalah gangguan pada sistem keuangan. Juda menjelaskan, krisis semacam ini biasanya muncul ketika kredit tumbuh sangat agresif, lalu banyak pinjaman tidak mampu dibayar. Situasi seperti itu pernah terjadi di Amerika Serikat pada 2008. Ketika gelembung aset pecah, sektor perbankan ikut terdampak berat.
Ia mencontohkan, ledakan kredit besar-besaran dapat mendorong terbentuknya bubble di berbagai sektor, termasuk properti. Saat harga aset turun tajam, pelaku usaha dan lembaga keuangan bisa kesulitan menutup kewajiban. Dalam kondisi tersebut, kepercayaan pasar akan terganggu dan risiko krisis meningkat. Namun, Juda menegaskan gejala seperti itu belum tampak di Indonesia.
Menurutnya, data yang diamati hingga saat ini tidak menunjukkan adanya tanda bubble yang berbahaya. Sistem keuangan Indonesia masih relatif terjaga dan perbankan tetap berfungsi normal. Penyaluran kredit berlangsung, tetapi belum mengarah pada ketidakseimbangan ekstrem. Karena itu, ia menyimpulkan sumber krisis dari sektor keuangan juga belum terlihat.
Juda menutup paparannya dengan menegaskan bahwa tiga sumber utama krisis ekonomi belum muncul dalam data nasional. Ia menilai Indonesia masih memiliki ketahanan yang baik di tengah tekanan global. Pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku pasar dinilai perlu menjaga stabilitas yang sudah terbentuk. Dengan kondisi tersebut, kekhawatiran bahwa Indonesia menuju krisis dinilai belum berdasar.
