Jakarta - Teknologi direct-to-device (D2D) mulai menarik perhatian industri satelit global karena memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi Indonesia, meski implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi ke dalam dua model utama, yaitu koneksi langsung ke perangkat genggam atau direct-to-cell, serta koneksi ke perangkat sensor atau direct IoT. Menurut dia, teknologi ini berpotensi mengubah cara layanan komunikasi dan pengiriman data dilakukan, terutama di sektor maritim, industri, dan wilayah yang belum terjangkau BTS.
D2D Satelit dan Peluang Besar
Rusdianto menjelaskan, teknologi D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu menunggu dukungan menara BTS. Kondisi ini membuka peluang layanan komunikasi di daerah terpencil, perairan, hingga kawasan yang sulit dijangkau jaringan seluler.
Untuk perangkat sensor, model ini juga dinilai mampu mempercepat pengiriman data secara real-time dari lapangan ke pusat pengolahan. Skema tersebut dinilai relevan bagi sektor logistik, pertambangan, energi, dan kelautan yang membutuhkan koneksi stabil.
ASSI melihat D2D sebagai bagian dari transformasi besar industri satelit yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan digital modern. Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengambil posisi strategis agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain aktif dalam ekosistem baru ini.
Kajian Regulasi Masih Berjalan
Meski potensinya besar, penerapan D2D di Indonesia belum bisa berjalan cepat karena masih menunggu kejelasan regulasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital masih mengkaji model operasional, penggunaan spektrum, dan skema pengawasan layanan.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan berjalan melalui spektrum Mobile Satellite Service atau MSS, namun kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas. Di tingkat global, International Telecommunication Union juga tengah membahas tambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini.
Menurut ASSI, perlu waktu hingga akhir 2027 atau awal 2028 sebelum dukungan frekuensi global benar-benar siap. Kondisi itu menunjukkan bahwa adopsi D2D masih berada pada fase awal, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain.
Model Operasi Masih Dikaji
Dari sisi teknis, D2D dikenal memiliki dua pendekatan utama, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif membuat satelit berfungsi layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Rusdianto menyebut Indonesia masih mengkaji model mana yang paling sesuai untuk diterapkan. Opsi yang dinilai paling mungkin adalah model transparan, karena satelit dapat menjadi perpanjangan dari BTS yang telah tersedia.
Meski demikian, pilihan model operasi akan sangat bergantung pada kesiapan industri, kebijakan pemerintah, dan dukungan ekosistem. Keputusan yang tepat dibutuhkan agar teknologi ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa membebani struktur jaringan nasional.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Selain regulasi, ASSI menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan dalam penerapan teknologi D2D di Indonesia. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar kepentingan nasional tetap terjaga.
Namun, ASSI mengakui bahwa membangun ekosistem tersebut membutuhkan waktu dan investasi besar. Karena itu, langkah awal yang dianggap realistis adalah memastikan data dari layanan D2D tetap berada di Indonesia meski infrastruktur satelitnya melibatkan pihak asing.
Di tengah persaingan global yang makin ketat, Indonesia juga perlu mencermati perkembangan pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China yang membangun konstelasi satelit LEO. ASSI menilai pemerintah harus sigap membaca arah perubahan agar industri satelit nasional tidak tertinggal dalam era direct-to-device.
