Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi perbincangan global karena dinilai mampu mengubah cara perangkat berkomunikasi, termasuk ponsel dan sensor IoT. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih dibayangi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi dalam dua kategori utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Menurut dia, teknologi ini berpotensi menghadirkan koneksi langsung ke satelit tanpa bergantung pada infrastruktur tambahan seperti BTS.
Peluang Teknologi D2D
Teknologi D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit dengan cakupan yang lebih luas. Kondisi ini dinilai penting untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial. Bagi Indonesia, peluang tersebut dapat memperluas akses konektivitas di berbagai sektor.
Selain perangkat genggam, sensor IoT juga berpotensi terhubung langsung ke satelit. Skema ini memungkinkan data dikirim secara real-time tanpa harus melalui pengumpul data terlebih dahulu. Model tersebut dinilai relevan untuk kebutuhan maritim, industri, dan pemantauan lapangan.
Rusdianto menyebut, perubahan ini akan membawa efisiensi pada pengiriman data dari perangkat ke pusat kendali. Ia menilai ekosistem satelit dapat menjadi tulang punggung konektivitas masa depan. Dalam jangka panjang, D2D dipandang sebagai pelengkap penting bagi jaringan komunikasi nasional.
Persaingan global di sektor ini juga kian ketat dengan hadirnya pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Mereka tengah mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Situasi ini membuat industri satelit bergerak cepat mengikuti arah teknologi baru.
Kebutuhan PNT Meningkat
Di tengah tensi geopolitik global, kebutuhan akan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT ikut meningkat. Banyak negara kini berupaya membangun sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa satelit tidak hanya soal konektivitas, tetapi juga kemandirian infrastruktur strategis.
Rusdianto menyebut, persaingan satelit kini juga terjadi di ranah sistem navigasi. Menurut dia, masing-masing negara ingin memiliki sistemnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Hal itu menjadi bagian dari strategi pertahanan dan ekonomi digital.
Dalam konteks Indonesia, kebutuhan PNT dapat mendukung sektor transportasi, logistik, dan layanan publik. Sistem navigasi yang andal akan memberi manfaat besar bagi efisiensi operasional. Karena itu, pengembangan teknologi satelit dinilai memiliki nilai strategis yang lebih luas.
ASSI menilai pemerintah perlu melihat D2D sebagai bagian dari ekosistem infrastruktur digital nasional. Penguatan PNT dan konektivitas satelit dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, manfaat teknologi ini tidak hanya terasa di kota besar, tetapi juga di wilayah terpencil.
Regulasi Masih Dikaji
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi disebut sedang mengkaji model operasional serta penggunaan spektrum frekuensi. Proses ini menjadi penentu arah layanan D2D di dalam negeri.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung layanan skala besar. Karena itu, pengaturan frekuensi menjadi salah satu isu paling krusial.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU juga tengah membahas penambahan alokasi frekuensi. Langkah tersebut diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, perkembangan regulasi internasional masih akan memengaruhi kesiapan industri.
Selain soal frekuensi, Indonesia juga menimbang model operasional yang paling sesuai. Opsi yang dibahas mencakup pengelolaan oleh operator seluler atau oleh satelit. Keputusan ini akan menentukan pola bisnis dan integrasi layanan di masa depan.
Kedaulatan Data Diperkuat
ASSI menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dalam penerapan teknologi D2D. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar kepentingan nasional tetap terjaga. Namun, skema tersebut membutuhkan waktu panjang dan investasi besar.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Menurut Rusdianto, hal ini penting karena menyangkut data konsumen dan kedaulatan digital. Meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing, kendali atas data tetap harus menjadi prioritas.
Ia juga menilai model transparan kemungkinan besar lebih cocok untuk Indonesia saat ini. Dalam model tersebut, satelit berperan sebagai perpanjangan dari BTS yang sudah ada. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibanding membangun jaringan inti baru dari nol.
ASSI berharap pemerintah dapat bersikap sigap terhadap perkembangan satelit, termasuk direct to device. Adaptasi yang cepat akan membantu Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Dengan kebijakan yang tepat, teknologi D2D dapat menjadi peluang strategis bagi ekosistem digital nasional.
