Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menarik perhatian industri satelit global, termasuk di Indonesia. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai teknologi ini berpotensi besar memperluas layanan komunikasi tanpa bergantung pada infrastruktur darat seperti BTS.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi dalam dua model utama, yaitu direct-to-cell dan direct IoT. Menurut dia, perkembangan tersebut membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan regulasi, spektrum, dan perlindungan kedaulatan data.
Potensi D2D di Indonesia
Rusdianto menjelaskan bahwa direct-to-device memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit tanpa perantara jaringan darat. Skema ini dinilai penting untuk memperluas cakupan layanan komunikasi di wilayah yang sulit dijangkau.
Selain ponsel, teknologi ini juga membuka peluang bagi perangkat sensor di berbagai sektor untuk terkoneksi langsung ke satelit. Data dari maritim, industri, hingga monitoring lapangan dapat dikirim secara real-time dengan sistem yang lebih efisien.
Ia menyebut, saat ini sensor IoT umumnya masih mengandalkan pengumpul data sebelum dikirim ke satelit. Ke depan, pola itu bisa berubah menjadi koneksi langsung dari sensor ke satelit.
ASSI menilai perkembangan ini dapat memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional jika dimanfaatkan dengan tepat. Namun, Indonesia perlu menyiapkan fondasi industri agar tidak sekadar menjadi pasar bagi teknologi asing.
Regulasi Masih Dikaji
Implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional serta penggunaan spektrum frekuensi yang sesuai.
Secara global, layanan D2D saat ini dimungkinkan melalui spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk menopang kebutuhan layanan yang terus berkembang.
International Telecommunication Union atau ITU juga masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini. Realisasi kebijakan itu diperkirakan baru terjadi pada akhir 2027 atau awal 2028.
ASSI menilai kepastian aturan sangat penting agar industri dapat menyiapkan investasi dan model bisnis yang berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, adopsi teknologi ini berisiko berjalan lambat.
Model Operasional D2D
Dalam penerapan D2D, terdapat dua pendekatan teknologi yang menjadi perhatian, yaitu model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif membangun jaringan inti sendiri di satelit.
Di Indonesia, opsi operasional tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah dan pelaku industri masih menimbang apakah layanan ini akan dijalankan oleh operator seluler atau operator satelit.
Rusdianto menilai kemungkinan besar D2D akan berkembang sebagai perpanjangan dari BTS melalui model transparan. Pendekatan itu dinilai lebih realistis untuk tahap awal implementasi di Indonesia.
Meski demikian, setiap model tetap memerlukan dukungan infrastruktur, kebijakan, dan kerja sama lintas pihak. Tanpa itu, teknologi D2D sulit memberikan manfaat optimal bagi pengguna di lapangan.
Kedaulatan Data Menjadi Kunci
ASSI menekankan bahwa implementasi D2D harus memperhatikan kedaulatan nasional. Idealnya, infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar pengelolaan teknologi tetap berada di tangan Indonesia.
Namun, Rusdianto mengakui bahwa target tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Karena itu, langkah awal yang dinilai penting adalah memastikan data dari layanan D2D tetap tersimpan di Indonesia.
Menurut dia, data konsumen harus berada di wilayah nasional meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Prinsip itu dianggap sejalan dengan upaya menjaga kedaulatan digital.
Persaingan global di sektor satelit juga semakin ketat dengan hadirnya pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Kondisi itu membuat Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam transformasi teknologi satelit.
