Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa saat ini dunia tengah dilanda perselisihan ekonomi yang makin kompleks. Ia menyoroti bagaimana negara menggunakan sumber daya sebagai 'senjata' dalam tawar-menawar. Hal itu disampaikan dalam acara International Seminar on Debottlenecking Channel di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 12 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi ini menjadi beban dan menambah keraguan para investor saat ingin menanamkan modal di negara asing. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa posisi suatu negara di kancah global akan berdampak pada peluang keberhasilan investasi tersebut. Karena itu, investor tidak lagi hanya menilai pajak rendah atau insentif, tetapi juga faktor ketahanan nasional dan kepastian hukum.
Ketahanan Nasional Mengundang Investasi
Arif menegaskan bahwa hal utama yang dicari investor adalah ketahanan nasional terhadap dinamika global, kepastian hukum, serta kepercayaan terhadap pemerintah maupun mitra usaha domestik. Ia menekankan bahwa prediktabilitas dan efisiensi kebijakan menjadi kunci daya saing. Kecepatan respons kebijakan juga menjadi faktor penting bagi pelaku usaha.
Analisis investasi kini mencakup ukuran pasar, biaya tenaga kerja, serta kualitas infrastruktur yang tersedia. Investor juga menilai bagaimana pemerintah menangani proses persetujuan dan kemudahan beroperasi. Arif menyebut nilai tambah administrasi sebagai hal yang bisa memengaruhi keputusan investasi.
Di sinilah perlunya regulasi yang jelas dan infrastruktur yang andal sebagai pilar daya tarik investasi. Program debottlenecking menjadi jawaban pemerintah untuk menurunkan hambatan bagi dunia usaha. Transformasi kebijakan dan infrastruktur, menurutnya, sangat krusial untuk masa depan investasi di Indonesia.
Kepercayaan dan Kepastian Hukum
Arif menegaskan kepercayaan investor bergantung pada koherensi regulasi serta kepastian hukum. Tanpa kepastian tersebut, arus modal dapat berpindah ke negara lain. Koordinasi kebijakan menjadi kunci menjaga daya saing nasional.
Ia menuturkan bahwa kemudahan berinvestasi membutuhkan landasan hukum yang jelas dan prosedur yang konsisten. Investor perlu memahami landasan hukum dari waktu ke waktu. Kepastian regulasi juga menambah kepercayaan terhadap pemerintah dan mitra domestik.
Transformasi regulasi yang berkelanjutan dan infrastruktur pendukung menjadi kebutuhan utama. Debottlenecking tidak hanya mempercepat prosedur, tetapi juga menyesuaikan regulasi dengan kemajuan teknologi. Ketidakpastian regulasi berpotensi meningkatkan biaya investasi bagi pelaku usaha.
Transformasi Regulasi dan Infrastruktur
Arif menekankan perlunya transformasi mendalam agar Indonesia tetap kompetitif di kancah global. Transformasi regulasi dan infrastruktur dipandang sebagai pilar utama untuk menarik investor asing. Langkah ini diperlukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ia menilai bahwa debottlenecking bukan sekadar deregulasi, melainkan arah investasi ke masa depan. Regulasi yang konsisten, infrastruktur yang andal, dan koordinasi lintas kementerian menjadi syarat utama. Dengan kombinasi itu, Indonesia diharapkan dapat bersaing lebih efektif secara internasional.
Arif menutup dengan menekankan bahwa kepercayaan dan kepastian hukum tetap menjadi faktor penentu. Investasi akan mengalir lebih deras jika pemerintah menunjukkan komitmen pada reformasi berkelanjutan. Kebijakan yang terarah dan eksekusi yang responsif dinilai akan menguatkan posisi Indonesia di pasar global.
