Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang selama ini dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan, sekaligus permintaan agar keberlangsungan bisnis operator tetap dijaga di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas, termasuk korban luka dan korban jiwa. Menurutnya, internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan infrastruktur harus dilakukan tanpa mengganggu operasional operator.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu menjadi prioritas bersama antara pemerintah dan pelaku industri. Kondisi kabel dan infrastruktur yang tidak tertib dinilai menimbulkan risiko nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
Jerry menyebut, persoalan jaringan yang semrawut bukan semata soal tampilan kota, melainkan juga soal keamanan publik. Karena itu, percepatan penataan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin.
Di saat yang sama, asosiasi meminta agar penataan tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan. Langkah yang terlalu agresif berisiko mengganggu layanan internet yang saat ini bergantung pada stabilitas jaringan.
Apjatel menegaskan bahwa internet telah menjadi layanan dasar yang setara dengan listrik dan air bagi masyarakat. Oleh sebab itu, proses penataan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kelangsungan layanan digital.
Relokasi Dan Proyek Strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta agar pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Fokus utama diarahkan pada pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya.
Asosiasi menilai percepatan penyelesaian pekerjaan penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas. Infrastruktur yang dibiarkan terbuka terlalu lama berpotensi membahayakan masyarakat pengguna jalan.
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional, Apjatel memastikan pengerjaan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Dukungan tersebut diberikan karena proyek strategis dinilai memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa.
Namun untuk relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan menghentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini diambil sebagai ruang penyesuaian bagi operator yang tengah menghadapi tekanan biaya operasional.
Tekanan Biaya Operator
Apjatel menyoroti tekanan ekonomi global yang dinilai berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Beban tersebut terutama berasal dari lonjakan biaya operasional dan biaya modal.
Dalam kondisi seperti ini, operator disebut harus tetap menjaga kualitas layanan sambil menyesuaikan belanja infrastruktur. Situasi itu membuat ruang gerak industri menjadi semakin terbatas.
Asosiasi menilai kebijakan relokasi perlu memperhitungkan kapasitas industri agar tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan harian. Tanpa pengaturan yang proporsional, tekanan biaya dapat berdampak pada keberlanjutan investasi jaringan.
Apjatel juga tengah membahas skema penataan jaringan yang ideal agar tidak menghambat operasional harian operator. Pembahasan internal itu diarahkan untuk mencari model kerja yang lebih efisien dan realistis di lapangan.
Kolaborasi Regulasi Daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penataan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, proses relokasi akan sulit berjalan efektif.
Zulfi menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Hal itu sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Ia menilai kepastian aturan akan membantu industri menjalankan penataan jaringan tanpa menimbulkan ketidakpastian bisnis. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan ketertiban ruang kota.
Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi berharap kebijakan penataan ke depan mampu menjaga keseimbangan tersebut secara konsisten.
