Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, atau Apjatel, menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah dorongan agar penataan dilakukan lebih cepat, tanpa mengganggu keberlangsungan usaha operator di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Ia menyebut internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air, sehingga kebijakan penataan harus seimbang.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan publik dan kelangsungan operasional industri. Jerry menyampaikan bahwa percepatan penataan tidak boleh mengabaikan kondisi keuangan operator yang sedang tertekan. Menurutnya, biaya operasional dan biaya modal yang meningkat telah menambah beban pelaku usaha. Karena itu, kebijakan yang diambil perlu memberi ruang bagi industri untuk tetap berjalan sehat.
Dalam keterangan resminya, Apjatel menegaskan bahwa jaringan yang semrawut telah menimbulkan dampak nyata di lapangan. Selain mengganggu wajah kota, kondisi itu juga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Asosiasi menilai relokasi jaringan harus diselesaikan dengan cepat agar risiko tersebut dapat ditekan. Pendekatan yang terukur dinilai lebih efektif dibanding penundaan tanpa kepastian.
Apjatel juga menyoroti pentingnya kepastian dalam setiap proses penataan infrastruktur telekomunikasi. Asosiasi meminta agar seluruh pihak memahami bahwa layanan internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern. Dengan demikian, penataan jaringan seharusnya tidak memutus rantai layanan yang dibutuhkan publik. Keseimbangan antara keamanan, layanan, dan bisnis menjadi prinsip utama yang diusulkan.
Relokasi dan Proyek Prioritas
Apjatel menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan harus diselesaikan secara cepat dan tepat. Fokus utama diberikan pada pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya. Menurut asosiasi, pekerjaan yang dibiarkan terlalu lama dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Karena itu, percepatan dianggap penting untuk melindungi masyarakat.
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional, Apjatel memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Dukungan tersebut tetap diberikan selama pelaksanaan proyek mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan cara itu, kepentingan publik dan agenda pembangunan dapat berjalan seiring.
Di sisi lain, Apjatel menegaskan bahwa proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan. Kebijakan freeze ini dihitung sejak siaran pers diterbitkan. Langkah tersebut diambil untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Asosiasi menilai moratorium sementara diperlukan di tengah tekanan biaya industri yang terus meningkat.
Tekanan Biaya Industri
Apjatel menilai tekanan ekonomi global telah berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex menjadi tantangan besar bagi pelaku industri. Kondisi ini membuat ruang gerak perusahaan semakin sempit dalam menjalankan ekspansi maupun pemeliharaan jaringan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan penataan perlu mempertimbangkan kapasitas riil operator.
Asosiasi menilai beban biaya yang meningkat dapat menghambat kelanjutan proyek relokasi apabila tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan. Karena itu, Apjatel meminta agar proses penataan tidak berjalan seragam tanpa melihat perbedaan kebutuhan dan kemampuan daerah. Skema yang terlalu kaku dinilai berisiko menekan operasional harian operator. Oleh sebab itu, penyesuaian kebijakan menjadi hal yang mendesak.
Jerry menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Menurutnya, tiga kepentingan tersebut tidak boleh diposisikan saling bertentangan. Industri telekomunikasi membutuhkan kepastian agar layanan tetap stabil kepada masyarakat. Pada saat yang sama, keselamatan di ruang publik juga tidak boleh dikompromikan.
Kolaborasi Pemerintah dan Operator
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menilai penataan infrastruktur telekomunikasi tidak dapat berhasil jika dijalankan secara parsial. Sinkronisasi kebijakan dibutuhkan agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan tumpang tindih. Dengan koordinasi yang baik, proses relokasi dapat berlangsung lebih tertib.
Zulfi juga menyoroti harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar penguatan tata kelola. Menurutnya, kepastian aturan akan membantu operator menyusun langkah bisnis secara lebih terukur. Hal itu juga akan mengurangi potensi hambatan administratif di daerah.
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi nasional harus ditempatkan sebagai agenda bersama, bukan beban sepihak bagi industri. Asosiasi berharap seluruh pihak dapat menempatkan keselamatan publik, layanan internet, dan keberlanjutan bisnis dalam satu kerangka kebijakan. Dengan pendekatan itu, penataan jaringan diyakini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah, daerah, dan operator pun diharapkan dapat menjaga kepentingan publik secara selaras.
