Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Namun, asosiasi itu menegaskan bahwa percepatan penataan harus tetap seimbang dengan keberlangsungan bisnis operator yang sedang menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan jaringan yang tidak tertata bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Ia menilai internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air, sehingga penataan jaringan tidak boleh mengganggu operasional layanan.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu dilakukan secara cepat dan terukur. Langkah tersebut penting agar manfaat infrastruktur digital tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.
Menurut Jerry, kondisi kabel dan infrastruktur yang semrawut selama ini bukan hanya menurunkan kualitas tata kota, tetapi juga meningkatkan risiko di lapangan. Karena itu, penataan harus menjadi agenda bersama yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.
Asosiasi juga menekankan bahwa internet kini menjadi kebutuhan dasar yang menopang aktivitas publik. Dengan posisi itu, kebijakan penataan harus mempertimbangkan kesinambungan layanan yang dinikmati masyarakat luas.
Tekanan Biaya Industri
Apjatel mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global telah berdampak pada kemampuan finansial operator telekomunikasi. Kenaikan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan besar bagi industri.
Di tengah kondisi tersebut, operator dinilai memerlukan ruang untuk menjaga stabilitas keuangan dan sumber daya. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, penataan jaringan justru dapat menambah beban di lapangan.
Karena itu, Apjatel meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memahami situasi industri saat ini. Keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan daya tahan bisnis menjadi poin yang ditekankan asosiasi.
Relokasi dan Proyek Strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Fokus utama diarahkan pada pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya.
Langkah percepatan itu dinilai perlu untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Apjatel menilai keterlambatan penyelesaian pekerjaan berisiko memperpanjang gangguan keselamatan publik.
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional, Apjatel memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa.
Kolaborasi Pemerintah dan Operator
Untuk relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini disebut sebagai ruang evaluasi bagi operator di tengah tekanan biaya industri.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional hanya dapat berjalan efektif jika seluruh pihak memiliki tujuan yang sama.
Zulfi juga menekankan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia menilai prinsip itu sejalan dengan PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, agar internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator dapat berjalan beriringan.
