Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Namun, asosiasi menegaskan proses tersebut perlu dijalankan seimbang agar operasional operator tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas, termasuk korban luka dan korban jiwa. Ia menekankan internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air, sehingga penataan jaringan harus mempertimbangkan keberlangsungan bisnis operator.
Penataan Jaringan dan Keselamatan
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu dipercepat untuk mengurangi risiko di lapangan. Pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya dinilai harus segera diselesaikan secara tepat.
Menurut asosiasi, keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Kondisi itu dinilai merugikan masyarakat sekaligus menciptakan risiko hukum dan operasional bagi pihak terkait.
Karena itu, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi yang sedang berjalan untuk diprioritaskan. Langkah cepat dianggap penting agar manfaat penataan dapat segera dirasakan tanpa mengorbankan keselamatan publik.
Tekanan Biaya Operator
Apjatel menyebut tekanan ekonomi global telah berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex, serta biaya modal atau Capex, menjadi tantangan utama industri saat ini.
Dalam situasi tersebut, asosiasi menilai kebijakan penataan jaringan tidak boleh menambah beban baru bagi pelaku usaha. Operator perlu diberi ruang untuk menjaga arus kas dan keberlanjutan layanan kepada pelanggan.
Jerry menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Menurut dia, ketiganya tidak seharusnya dipertentangkan dalam kebijakan penataan jaringan.
Proyek PSN Tetap Berjalan
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menegaskan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmen untuk mendukung proyek pemerintah yang dinilai berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Sementara itu, proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze itu dimaksudkan agar operator memiliki ruang untuk mengelola kondisi keuangan dan sumber daya.
Apjatel menilai moratorium sementara perlu dilakukan di tengah meningkatnya tekanan biaya industri. Dengan begitu, penataan jaringan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas operasional harian operator.
Kolaborasi Regulasi Diperkuat
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional hanya akan efektif jika seluruh pihak berjalan dalam satu arah.
Zulfi menyebut harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar yang perlu dijalankan secara konsisten.
Apjatel berharap kebijakan penataan jaringan dapat menyeimbangkan kepentingan publik dan industri. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, asosiasi menilai kualitas layanan internet dan keselamatan masyarakat sama-sama dapat terjaga.
