Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Namun, asosiasi itu juga meminta agar percepatan penataan tidak mengganggu keberlangsungan bisnis operator di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas, termasuk korban luka dan korban jiwa. Apjatel menilai penataan jaringan perlu dilakukan dengan cepat, tetapi tetap memperhitungkan kondisi operasional pelaku industri yang saat ini menghadapi lonjakan biaya.
Penataan jaringan telekomunikasi
Jerry menegaskan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan harus diperlakukan sebagai agenda penting yang tidak boleh mengabaikan kepentingan publik.
Menurut dia, kondisi kabel dan infrastruktur yang semrawut dapat menimbulkan risiko keselamatan yang lebih besar jika dibiarkan. Situasi tersebut juga berpotensi menghambat mobilitas warga serta menambah beban pemerintah daerah dalam pengawasan lapangan.
Apjatel menilai penataan jaringan perlu dilakukan dengan pendekatan yang terukur, agar hasilnya tidak hanya rapi secara visual. Lebih dari itu, penataan harus menghadirkan lingkungan yang aman dan mendukung layanan telekomunikasi yang andal.
Dampak biaya industri
Apjatel menyebut tekanan ekonomi global telah memengaruhi kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Kenaikan biaya operasional atau Opex serta belanja modal atau Capex menjadi tantangan besar bagi industri.
Dalam kondisi tersebut, operator membutuhkan ruang untuk menjaga arus kas dan memastikan layanan tetap berjalan stabil. Jika beban biaya terus meningkat tanpa penyesuaian yang memadai, maka kemampuan ekspansi jaringan dapat terhambat.
Asosiasi itu menilai kebijakan penataan jaringan sebaiknya tidak menambah tekanan baru bagi pelaku usaha. Sebaliknya, pemerintah dan operator perlu mencari skema yang tetap mendukung investasi serta menjaga kualitas layanan publik.
Relokasi proyek prioritas
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya. Penyelesaian cepat dianggap penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas di lapangan.
Apjatel memastikan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Dukungan itu disebut sejalan dengan komitmen asosiasi terhadap proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Namun, untuk relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan untuk menghentikannya sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini dimaksudkan memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya.
Kolaborasi regulasi telekomunikasi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi hanya dapat berjalan efektif jika seluruh pihak memiliki arah kebijakan yang sejalan.
Zulfi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar iklim investasi tetap sehat dan efisien. Hal itu, katanya, sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Ia menambahkan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Dengan dukungan regulasi yang selaras, penataan jaringan diharapkan lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
