Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah kebutuhan menjaga layanan internet yang kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat. Apjatel menilai penataan harus dilakukan tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis operator yang sedang menghadapi tekanan biaya. Organisasi ini juga menyoroti risiko kecelakaan lalu lintas akibat infrastruktur yang tidak tertata.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa kondisi jaringan yang berantakan tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa, 12 Mei 2026, ia menyebut penataan jaringan perlu mengedepankan keselamatan dan efisiensi. Jerry menambahkan, internet telah menjadi kebutuhan dasar yang setara dengan listrik dan air. Karena itu, langkah penataan harus mempertimbangkan kemampuan operasional penyedia layanan.
Penataan Internet dan Keselamatan
Apjatel menilai penataan jaringan internet harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan publik, bukan semata urusan estetika perkotaan. Jaringan yang terbuka, galian yang belum ditutup, serta manhole dan handhole yang tidak tertangani dinilai dapat membahayakan pengguna jalan. Asosiasi juga menilai persoalan ini harus segera diselesaikan agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Dengan demikian, manfaat penataan dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak baru di lapangan.
Dalam pandangan Apjatel, percepatan penataan perlu dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Pekerjaan yang sudah berjalan diminta tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat mobilitas masyarakat. Jerry menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek relokasi jaringan. Namun, percepatan itu tetap harus diiringi koordinasi yang baik dengan operator dan pemerintah daerah.
Apjatel juga menggarisbawahi bahwa kualitas tata kelola jaringan ikut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Infrastruktur yang tertata rapi akan memudahkan pemeliharaan dan mengurangi potensi gangguan layanan. Pada saat yang sama, pengelolaan yang buruk dapat memunculkan biaya tambahan bagi operator. Karena itu, penataan perlu dirancang agar memberi manfaat jangka panjang bagi publik dan industri.
Tekanan Biaya Operator Meningkat
Di sisi lain, Apjatel menilai tekanan ekonomi global telah memukul kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex disebut menjadi beban yang semakin berat bagi pelaku industri. Selain itu, biaya modal atau Capex juga ikut menekan ruang gerak perusahaan dalam menjaga layanan. Kondisi ini membuat keseimbangan kebijakan menjadi semakin penting.
Asosiasi menilai, bila penataan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan operator, maka keberlangsungan layanan dapat terganggu. Operator tetap harus menjaga kualitas jaringan, membayar tenaga kerja, dan menanggung kebutuhan investasi infrastruktur. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang terlalu cepat berisiko menimbulkan tekanan tambahan. Oleh karena itu, Apjatel meminta setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan daya tahan industri.
Jerry menyebut internet saat ini sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas harian. Dari komunikasi, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi, seluruhnya bergantung pada jaringan yang andal. Karena itu, keberlangsungan bisnis operator dipandang sebagai bagian dari kepentingan publik yang lebih luas. Apjatel menilai kebijakan penataan harus menjaga dua hal sekaligus, yaitu keselamatan dan keberlanjutan layanan.
Relokasi PSN Tetap Berjalan
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menegaskan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional tetap akan berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa. Proyek yang masuk dalam kategori ini dinilai sudah memiliki dasar dan urgensi yang jelas. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Apjatel memandang proyek strategis nasional memiliki peran penting dalam memperkuat infrastruktur digital Indonesia. Kelanjutan proyek tersebut dianggap penting untuk menjaga momentum pembangunan dan pemerataan layanan. Meski begitu, asosiasi tetap meminta proses pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan terkoordinasi. Dengan begitu, tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan maupun efisiensi.
Pada saat yang sama, Apjatel mengingatkan bahwa keberhasilan proyek relokasi sangat bergantung pada komunikasi antarpihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator perlu memiliki panduan yang selaras dalam pelaksanaan di lapangan. Tanpa koordinasi yang baik, proyek berpotensi menimbulkan hambatan administratif maupun teknis. Karena itu, keseragaman langkah menjadi kunci agar penataan tetap berjalan efektif.
Moratorium Sementara untuk Non-PSN
Untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze itu diambil untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya. Asosiasi menilai langkah ini diperlukan di tengah meningkatnya tekanan biaya industri. Dengan demikian, penataan tidak menambah beban yang sudah berat.
Moratorium sementara tersebut juga dimaksudkan sebagai masa evaluasi terhadap skema penataan jaringan yang ideal. Apjatel saat ini tengah membahas formula yang dinilai tidak mengganggu operasional harian operator. Pembahasan internal itu diharapkan menghasilkan mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Skema yang baik akan membantu menjaga kualitas layanan tanpa mengurangi aspek keselamatan.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menilai harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Menurutnya, hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Zulfi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan.
