Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Isu tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyampaikan bahwa aliansi G20 EMPOWER berkomitmen memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan jejaring Advocates global agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, komitmen itu harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang memberi dampak langsung bagi perempuan.
Pemberdayaan perempuan di G20
G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Fokus tersebut menjadi dasar bagi berbagai agenda yang dibawa dalam forum internasional.
Rinawati menjelaskan bahwa pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Langkah itu diwujudkan melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Inisiatif tersebut dirancang untuk memperkuat visibilitas, akses, dan pengukuran capaian program.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU atau Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini mencakup tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Arah kebijakan ini dinilai penting untuk menjawab tantangan struktural yang masih dihadapi perempuan.
Rinawati juga menyoroti bahwa Komunike 2025 masih menunjukkan lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah, sementara akses terhadap ekonomi digital perlu dipercepat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa agenda pemberdayaan perempuan belum selesai dan memerlukan dorongan kebijakan yang lebih kuat.
Tantangan akses dan pembiayaan
G20 EMPOWER mendorong sejumlah langkah tindak lanjut untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan perempuan. Langkah itu meliputi pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, serta penguatan Global Advocates Network. Selain itu, aliansi ini juga mengembangkan lima kelompok kerja utama untuk mempercepat pelaksanaan agenda.
Lima kelompok kerja tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Setiap kelompok kerja diarahkan untuk memperkuat pendekatan berbasis data, koordinasi lintas pihak, dan pengukuran hasil yang lebih jelas. Dengan cara itu, program yang dijalankan diharapkan lebih relevan dengan kebutuhan perempuan di berbagai sektor.
Rinawati menilai agenda tersebut menegaskan bahwa komitmen tidak cukup berhenti pada deklarasi. Implementasi harus berlangsung lebih sistematis, berbasis data, dan menghasilkan dampak nyata bagi perempuan. Ia menekankan bahwa kualitas eksekusi menjadi penentu keberhasilan program pemberdayaan ekonomi perempuan.
Di tingkat global, G20 EMPOWER juga mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Kerangka tersebut diharapkan memberi landasan yang lebih kuat bagi keberlanjutan program.
Momentum IWD di Indonesia
Di Indonesia, momentum International Women's Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Sinergi lintas lembaga dianggap penting untuk memperluas manfaat program di tingkat nasional.
Rinawati menyebut G20 EMPOWER juga mendorong berbagai inisiatif lanjutan yang relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia. Inisiatif itu meliputi #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Langkah tersebut dirancang untuk memperluas jalur pembinaan perempuan dari pendidikan hingga dunia usaha.
Menurut Rinawati, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat penciptaan ekosistem yang lebih setara.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta, agar program pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Tujuannya agar dampak kebijakan tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perempuan dapat menjadi bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Kolaborasi publik dan swasta
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menilai peringatan IWD 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur.
Yessie menyebut keberanian untuk membangun ekosistem yang benar-benar membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar menjadi kebutuhan mendesak. Ia menilai akses yang setara akan menentukan kemampuan perempuan untuk berperan sebagai penggerak ekonomi, bukan sekadar peserta. Karena itu, kebijakan dan kemitraan harus berjalan searah dan saling mendukung.
Rinawati menutup dengan ajakan agar berbagai pihak terlibat aktif dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi publik-swasta yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta kemitraan lintas sektor dinilai menjadi kunci utama. Dengan dukungan tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya ikut menikmati pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memimpinnya.
Komitmen G20 EMPOWER menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan. Jika kebijakan, pembiayaan, dan akses pasar dapat diperluas secara konsisten, pelaku UMKM perempuan berpeluang tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, agenda ini diharapkan menjadi fondasi bagi ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh.
