Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah permintaan agar proses penataan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha operator. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas.
Jerry menyebut internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, menurut dia, percepatan penataan jaringan harus berjalan seiring dengan kemampuan operasional industri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima media pada Selasa, 12 Mei 2026.
Penataan Jaringan Internet Nasional
Apjatel menilai penataan jaringan internet perlu dilakukan secara tertib agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Di sisi lain, proses itu tidak boleh menimbulkan gangguan yang memperburuk kondisi bisnis operator. Asosiasi menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan kelangsungan investasi.
Menurut Jerry, jaringan yang semrawut dapat menimbulkan risiko serius di lapangan. Pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, dan handhole disebut perlu segera diselesaikan. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.
Apjatel juga menyoroti bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Layanan tersebut mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan komunikasi masyarakat. Karena itu, penataan infrastruktur dinilai tidak boleh mengorbankan kualitas layanan.
Dalam pandangan asosiasi, penataan jaringan yang baik justru akan menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan tertib. Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan kesiapan operator di lapangan. Tanpa koordinasi yang baik, penataan berisiko menimbulkan hambatan baru bagi penyedia layanan.
Tekanan Biaya Operator Meningkat
Apjatel mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi global telah berdampak pada kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Biaya operasional atau Opex serta biaya modal atau Capex disebut mengalami kenaikan yang signifikan. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku industri harus lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas pengeluaran.
Menurut asosiasi, kenaikan biaya itu terjadi bersamaan dengan kebutuhan menjaga kualitas layanan internet. Operator dituntut tetap berinvestasi, meski ruang fiskal mereka semakin terbatas. Situasi ini membuat penataan jaringan perlu dirancang lebih adaptif dan tidak membebani industri secara berlebihan.
Jerry menegaskan bahwa penataan jaringan tidak boleh hanya melihat aspek estetika atau kepatuhan administratif. Aspek keberlanjutan bisnis juga harus dihitung secara serius. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih adil bagi semua pihak.
Apjatel menilai tekanan biaya yang meningkat harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan perluasan layanan digital. Pada akhirnya, masyarakat juga berpotensi merasakan dampaknya melalui kualitas layanan yang tidak optimal.
Proyek Strategis Tetap Berjalan
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menegaskan bahwa relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmennya untuk mendukung proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Sikap itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap penataan tetap diberikan sepanjang pelaksanaannya terukur.
Jerry mengatakan proyek strategis memiliki kepentingan besar sehingga perlu dijaga keberlanjutannya. Menurut dia, program yang telah masuk skema nasional harus dihormati sesuai ketentuan berlaku. Apjatel pun siap berkoordinasi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala teknis di lapangan.
Berbeda dengan proyek PSN, relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan. Keputusan ini berlaku sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang bagi operator mengelola kondisi keuangan dan sumber daya.
Moratorium sementara itu juga dipandang sebagai upaya menjaga ritme kerja industri di tengah tekanan biaya. Apjatel menilai jeda ini penting agar proses penataan dapat dievaluasi dengan lebih baik. Dengan begitu, penyesuaian kebijakan ke depan dapat dilakukan secara lebih proporsional.
Kolaborasi Jadi Kunci Utama
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penataan jaringan telekomunikasi memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, tanpa koordinasi yang solid, penataan di lapangan akan sulit berjalan efektif. Karena itu, harmonisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.
Zulfi menyebut harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Hal itu sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Kepastian aturan dinilai dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Apjatel menekankan bahwa keselamatan publik harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan relokasi. Namun, keberlangsungan bisnis operator juga harus dijaga agar layanan internet tetap tersedia secara stabil. Kedua kepentingan itu, menurut asosiasi, perlu diperlakukan sebagai tujuan yang saling melengkapi.
Zulfi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlanjutan bisnis operator harus berjalan beriringan. Ia menilai ketiganya tidak seharusnya diposisikan saling bertentangan. Dengan pendekatan yang seimbang, penataan jaringan dinilai dapat memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dan industri.
