Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah desakan agar relokasi jaringan dipercepat, namun tetap memperhatikan keberlangsungan bisnis operator yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menilai jaringan yang tidak tertata tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas. Ia menegaskan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air, sehingga penataan infrastruktur harus dilakukan tanpa mengganggu operasional layanan.
Penataan Internet dan Keselamatan
Apjatel menegaskan bahwa penataan jaringan internet tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut keselamatan publik. Infrastruktur yang terbuka, seperti galian, manhole, dan handhole, dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan jika dibiarkan terlalu lama. Karena itu, percepatan pekerjaan relokasi menjadi salah satu prioritas utama asosiasi.
Jerry menyampaikan bahwa kondisi jaringan yang semrawut telah menimbulkan berbagai insiden di lapangan. Dalam sejumlah kasus, masyarakat menjadi korban luka hingga korban jiwa akibat area kerja yang tidak tertata dengan baik. Menurutnya, pembenahan fisik jaringan harus dilakukan dengan disiplin dan pengawasan yang ketat.
Apjatel juga menekankan bahwa penataan internet bukan semata urusan estetika kota, melainkan bagian dari perlindungan terhadap ruang publik. Dengan infrastruktur yang lebih tertib, risiko kecelakaan dapat ditekan dan kualitas layanan dapat dijaga. Di sisi lain, operator tetap memerlukan kepastian agar proses perbaikan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan.
Tekanan Biaya Operator Internet
Di tengah dorongan penataan jaringan, Apjatel mengingatkan bahwa industri internet sedang menghadapi tekanan finansial yang berat. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan besar bagi operator. Kondisi tersebut diperparah oleh dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Asosiasi menilai beban biaya yang meningkat dapat memengaruhi kemampuan operator dalam menjaga kualitas layanan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, relokasi jaringan yang terlalu cepat dapat menambah tekanan pada keuangan perusahaan. Karena itu, Apjatel meminta adanya keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlanjutan usaha.
Jerry menegaskan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern. Oleh sebab itu, penataan infrastruktur harus memperhitungkan kemampuan industri agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Menurutnya, kebijakan yang terlalu kaku justru berisiko mengganggu ekosistem telekomunikasi secara keseluruhan.
Relokasi Internet dan PSN
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menegaskan bahwa relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Proyek tersebut dinilai memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa, sehingga komitmen dukungan tetap diberikan penuh. Asosiasi menyebut proyek strategis perlu diprioritaskan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Untuk relokasi non-PSN yang merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah, Apjatel mengambil langkah berbeda. Asosiasi memutuskan untuk menghentikan sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya.
Apjatel menilai jeda sementara tersebut penting agar proses penataan dapat dievaluasi lebih cermat. Dengan begitu, skema pelaksanaan di daerah tidak menambah beban operasional secara berlebihan. Asosiasi juga membuka ruang pembahasan internal untuk mencari model penataan yang lebih ideal bagi semua pihak.
Kolaborasi Internet yang Sehat
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lain. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional hanya akan efektif jika seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Harmoni kebijakan menjadi dasar agar pelaksanaan di lapangan berjalan tertib dan efisien.
Zulfi juga menyoroti pentingnya penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut PP Nomor 46 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Regulasi yang selaras dinilai dapat mencegah tumpang tindih kebijakan yang selama ini kerap menghambat pelaku usaha.
Apjatel menutup sikap resminya dengan menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi berharap pemerintah dan industri dapat mencari titik temu yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penataan jaringan tidak hanya menghasilkan kota yang lebih rapi, tetapi juga layanan telekomunikasi yang tetap andal bagi masyarakat.
