Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan transisi ekspor menuju PT DSI akan disosialisasikan secara lengkap kepada investor dan pelaku usaha sebelum berlaku pada 1 Juni 2026. Pemerintah menegaskan masa awal perubahan tata kelola ini tetap memberi ruang bagi perusahaan untuk menjalankan ekspor seperti biasa selama tiga bulan pertama.
Airlangga menyampaikan kepastian itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Mei 2026. Di tengah penjelasan pemerintah, pasar saham justru bereaksi negatif, seiring pelemahan IHSG yang sempat turun lebih dari 2 persen setelah pengumuman kebijakan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.
Transisi ekspor DSI disiapkan
Airlangga menuturkan pemerintah akan memberikan penjelasan kepada para investor sebelum masa transisi dimulai. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelaku usaha memahami mekanisme baru yang akan diterapkan pada ekspor komoditas tertentu.
Menurut dia, tahap awal kebijakan difokuskan pada keterbukaan pelaporan kepada otoritas terkait. Dengan begitu, perusahaan tetap dapat menyesuaikan proses bisnis tanpa gangguan besar pada jalur ekspor yang sudah berjalan.
Pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak dirancang untuk menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Justru, masa transisi disiapkan agar penyesuaian sistem berjalan tertib dan terukur.
Ekspor tetap berjalan normal
Selama tiga bulan pertama, ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Skema ini diberlakukan untuk memberi waktu bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan prosedur baru yang terhubung dengan PT DSI.
Airlangga menjelaskan komoditas seperti batu bara, CPO, dan feronikel tetap bisa diekspor melalui perusahaan yang selama ini sudah beroperasi di sektor tersebut. Setiap aktivitas ekspor dalam periode itu akan langsung disertai pelaporan kepada Danantara.
Pemerintah menyebut periode itu akan digunakan untuk menyempurnakan sistem atau fine tune agar penerapan kebijakan lebih efektif. Dengan begitu, transisi diharapkan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.
Pasar saham merespons negatif
Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG bergerak di zona merah sepanjang perdagangan setelah kebijakan baru diumumkan. Indeks sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55 sebelum berbalik melemah tajam.
Pada penutupan perdagangan, IHSG tercatat turun 52,179 poin atau 0,82 persen ke level 6.318,50. Dalam perdagangan intraday, pelemahan indeks bahkan sempat melampaui 2 persen, sejalan dengan meningkatnya kehati-hatian investor.
Sentimen pasar diduga dipengaruhi kekhawatiran terhadap penyesuaian tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Meski demikian, pemerintah menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap agar kepentingan pelaku usaha tetap terjaga.
Pemerintah jaga kepastian usaha
Airlangga menegaskan komunikasi dengan investor menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Pemerintah ingin memastikan informasi yang diterima pelaku usaha lengkap, jelas, dan tidak menimbulkan salah tafsir.
Ia menilai kepastian usaha harus dijaga agar perubahan aturan tidak memicu disrupsi pada kegiatan ekspor. Karena itu, masa transisi dirancang untuk memberi ruang adaptasi sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan.
Dengan pendekatan bertahap, pemerintah berharap kebijakan baru dapat meningkatkan tata kelola ekspor tanpa menekan aktivitas dunia usaha. Pasar kini menunggu penjelasan lanjutan yang akan menjadi penentu arah respons investor ke depan.
