Beban biaya di marketplace dinilai semakin menekan penjual lokal, termasuk pelaku fashion muslim seperti Vanilla Hijab. Founder Vanilla Hijab, Atina Maulina, mengatakan kenaikan potongan layanan, beban promosi, dan biaya lain membuat margin usaha kian menipis.
Keluhan itu muncul di tengah kondisi pasar yang sulit menerima kenaikan harga, sementara biaya bahan baku juga terus naik. Menurut Atina, situasi tersebut memaksa pelaku UMKM bergerak lebih hati-hati agar bisnis tetap bertahan di tengah perubahan kebijakan platform digital.
Marketplace Fashion Kian Menekan
Atina menyebut biaya marketplace saat ini tidak lagi ringan bagi penjual lokal. Potongan layanan yang terus naik membuat ruang keuntungan semakin sempit. Di saat yang sama, seller juga kerap dibebani program promosi yang sebenarnya tidak selalu mereka pilih. Kondisi ini dinilai semakin berat bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada penjualan daring.
Ia menilai beban tersebut semakin terasa karena harga bahan baku juga mengalami kenaikan. Namun, pasar belum tentu menerima jika harga produk ikut naik secara drastis. Akibatnya, pelaku usaha harus memutar strategi agar tidak kehilangan pembeli. Dalam situasi seperti ini, pengelolaan biaya menjadi kunci utama untuk menjaga kelangsungan bisnis.
Vanilla Hijab mengaku memilih menaikkan harga secara bertahap agar konsumen tidak kaget. Salah satu contoh yang disebutkan adalah perubahan harga dari sekitar Rp 80.000 menjadi Rp 95.000. Langkah itu diambil sambil menahan laju produksi massal. Perusahaan juga terus memantau respons pasar sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Strategi Bertahan Penjual Lokal
Untuk tetap bersaing, Vanilla Hijab tidak hanya mengandalkan harga murah. Perusahaan justru menambah nilai pada produk agar konsumen merasa mendapatkan manfaat lebih. Atina menyebut pendekatan itu lebih sehat dibanding terus memangkas harga. Strategi ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah hijab instan dengan magnet. Produk tersebut dirancang agar pengguna tidak perlu lagi memakai pentul. Selain itu, perusahaan juga mulai beralih ke kemasan yang dapat digunakan kembali. Pembaruan tersebut menjadi cara untuk membedakan produk lokal dari barang white label yang lebih murah.
Menurut Atina, konsumen akan lebih menerima kenaikan harga jika ada nilai tambah yang jelas. Karena itu, pengembangan produk tidak bisa berhenti pada fungsi dasar saja. Branding, kemasan, dan pengalaman memakai produk harus ikut diperhatikan. Dengan begitu, pelaku usaha bisa menjaga daya saing tanpa mengorbankan kualitas.
Keluhan Soal Kebijakan Platform
Atina juga menyoroti kebijakan platform yang dinilai kerap berubah sepihak. Salah satu yang paling dikeluhkan adalah fitur promosi yang aktif otomatis tanpa pemberitahuan. Dalam beberapa kasus, seller baru mengetahui biaya tersebut setelah melakukan pengecekan laporan toko. Situasi ini membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih rumit.
Ia mencontohkan program gratis ongkir dan fitur promosi lain yang sempat aktif sendiri. Setelah dikonfirmasi, penjelasan dari pihak platform disebut hanya menyebut sistem berjalan otomatis. Atina menilai praktik tersebut merugikan penjual karena biaya tetap dibebankan kepada seller. Ia juga menyebut skema serupa dapat terjadi pada fitur seperti Live Extra.
Keluhan tidak berhenti di situ, karena biaya saat pembeli memakai paylater juga disebut dibebankan kepada penjual. Menurut Atina, beban tersebut tidak adil karena keputusan menggunakan paylater berasal dari pembeli. Ia menilai seller harus lebih sering memeriksa tagihan dan laporan biaya. Langkah itu penting agar pelaku usaha tidak dirugikan oleh kebijakan yang tidak transparan.
Harapan Pada Perlindungan Negara
Selain biaya dan fitur otomatis, ekosistem marketplace juga dinilai lemah dalam perlindungan terhadap kasus penipuan. Atina menyoroti modus retur barang yang kerap merugikan penjual di berbagai platform digital. Meski Vanilla Hijab belum mengalami hal tersebut, ia mengaku prihatin terhadap pelaku UMKM lain yang menjadi korban. Kasus seperti ini dianggap memperburuk rasa tidak aman dalam berjualan daring.
Atina menilai pemerintah perlu hadir lebih konkret untuk melindungi ekosistem digital. Ia mengingatkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60 persen penopang ekonomi Indonesia. Sementara itu, sekitar 90 persen pasar mereka kini bergantung pada marketplace. Karena itu, kebijakan yang adil dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.
Ia juga menilai sektor e-commerce belum memiliki wadah formal yang kuat seperti pariwisata atau energi. Akibatnya, para penjual sering berjalan sendiri tanpa posisi tawar yang seimbang. Atina berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan makro, tetapi juga menertibkan aturan mikro yang menyentuh pelaku usaha. Perlindungan yang lebih kuat dinilai menjadi syarat penting bagi tumbuhnya industri kreatif nasional.
