Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi perhatian global karena berpotensi menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D terbagi dalam dua kategori utama, yakni direct-to-cell dan direct IoT. Menurut dia, teknologi ini dapat memangkas ketergantungan pada infrastruktur darat, sekaligus membuka layanan konektivitas real-time di berbagai sektor.
Direct-to-Device Buka Peluang Baru
Rusdianto menjelaskan, direct-to-device memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa memerlukan BTS tambahan. Skema ini juga dapat diterapkan pada sensor IoT di sektor maritim, industri, hingga layanan pemantauan lapangan.
Dalam model direct IoT, data dari sensor tidak lagi harus melewati pengumpul data sebelum dikirim ke satelit. Proses pengiriman dapat berlangsung langsung dari perangkat ke satelit, sehingga efisiensi dan kecepatan transfer data meningkat.
Teknologi ini dinilai relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia karena mampu menjangkau wilayah yang sulit diakses jaringan seluler. Dengan dukungan satelit, layanan komunikasi di daerah terpencil berpeluang menjadi lebih merata dan andal.
PNT Jadi Sorotan Global
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, kebutuhan akan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga ikut melonjak. Banyak negara mulai berupaya memiliki sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS.
Rusdianto menyebut persaingan di sektor ini kian terbuka karena setiap negara ingin memperkuat kemandirian teknologi strategisnya. Kondisi tersebut membuat PNT bukan lagi sekadar layanan pendukung, melainkan bagian dari kepentingan nasional.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa satelit kini tidak hanya terkait konektivitas, tetapi juga menyangkut keamanan dan posisi strategis negara. Indonesia, menurut ASSI, perlu membaca arah perubahan ini dengan serius agar tidak tertinggal.
Regulasi Masih Menjadi Kunci
Meski menjanjikan, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital disebut masih mengkaji model operasional, termasuk penggunaan spektrum frekuensi.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan memakai spektrum Mobile Satellite Service atau MSS, namun kapasitas bandwidth masih terbatas. Di tingkat global, International Telecommunication Union tengah membahas penambahan alokasi frekuensi yang diperkirakan baru tersedia pada akhir 2027 atau awal 2028.
Selain itu, terdapat dua pendekatan teknologi yang tengah dikaji, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif menjadikan satelit berfungsi layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Kedaulatan Data Harus Dijaga
ASSI menekankan bahwa peluang besar D2D harus diiringi dengan perlindungan kedaulatan nasional. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar kepentingan strategis tetap berada di tangan nasional.
Namun, Rusdianto mengakui bahwa target tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang sangat besar. Karena itu, langkah awal yang dinilai realistis adalah memastikan data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia.
Menurut ASSI, minimal data konsumen harus tetap berada di wilayah Indonesia meskipun infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi berbasis luar angkasa.
