Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data masih menjadi tantangan utama.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D pada dasarnya terbagi dalam dua model, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Ia menyampaikan pandangan itu di Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026, sambil menekankan bahwa arah industri satelit akan sangat dipengaruhi kecepatan adaptasi Indonesia.
Teknologi D2D dan Peluangnya
Teknologi D2D dinilai membuka babak baru dalam konektivitas digital. Ponsel dapat tersambung langsung ke jaringan satelit tanpa bergantung pada menara BTS. Skema ini memberi harapan bagi wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.
Selain perangkat genggam, D2D juga berpotensi mempercepat pemanfaatan sensor di berbagai sektor. Data dari maritim, pertambangan, hingga industri dapat dikirim secara real-time ke satelit. Kondisi itu membuat proses pemantauan menjadi lebih efisien dan responsif.
Rusdianto menjelaskan bahwa saat ini sensor IoT umumnya masih mengandalkan pengumpul data sebelum dikirim ke satelit. Dengan D2D, alur tersebut bisa dipangkas menjadi lebih langsung. Perubahan itu dinilai dapat mengurangi kompleksitas infrastruktur di lapangan.
Di sisi lain, teknologi ini juga membuka peluang layanan baru bagi operator dan pelaku industri satelit. Kebutuhan konektivitas yang lebih luas dapat mendorong ekosistem ekonomi digital tumbuh. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan regulasi nasional.
PNT dan Persaingan Global
Selain konektivitas, kebutuhan akan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga meningkat. Situasi geopolitik global membuat banyak negara ingin memiliki sistem navigasi sendiri. Ketergantungan pada GPS mulai dipandang sebagai risiko strategis.
Rusdianto menyebut persaingan antarnegera di sektor satelit kini semakin terasa. Setiap negara berupaya membangun sistem navigasi dan konstelasi satelitnya sendiri. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kemandirian teknologi nasional.
Perkembangan tersebut juga menempatkan industri satelit dalam kompetisi yang lebih ketat. Selain konektivitas, kontrol atas data dan layanan navigasi menjadi faktor yang semakin diperhitungkan. Negara yang lebih cepat beradaptasi akan memiliki posisi lebih kuat.
Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk masuk lebih cepat ke ekosistem ini dinilai mendesak. Jika terlambat, pasar bisa dikuasai pemain global dengan skala investasi yang jauh lebih besar. Karena itu, pemerintah didorong membaca perubahan ini sebagai isu strategis, bukan sekadar inovasi teknis.
Regulasi D2D Masih Dikaji
Implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi. Kementerian Komunikasi dan Digital disebut tengah mengkaji model operasional yang paling sesuai. Pembahasan mencakup penggunaan spektrum frekuensi dan pola kerja antara satelit dan operator.
Saat ini, layanan D2D dapat memanfaatkan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan layanan berskala besar.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU juga masih membahas penambahan alokasi frekuensi. Proses itu diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, industri masih harus menunggu kepastian teknis dan kebijakan.
Rusdianto menilai Indonesia perlu menyiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal. Tanpa kepastian regulasi, investasi dan perencanaan bisnis akan berjalan lambat. Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah, operator, dan pelaku satelit menjadi sangat penting.
Kedaulatan Data D2D
ASSI menegaskan bahwa peluang teknologi D2D harus diimbangi dengan perlindungan kedaulatan digital. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, target itu membutuhkan waktu, teknologi, dan investasi yang besar.
Sebagai langkah awal, asosiasi mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Menurut Rusdianto, hal itu penting karena menyangkut data konsumen dan kepentingan nasional. Pengelolaan data di dalam negeri dinilai menjadi fondasi kedaulatan digital.
Ia juga menilai model kerja sama dengan pihak asing tetap mungkin dilakukan selama kendali data tetap berada di Indonesia. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk tahap awal pengembangan industri. Dengan demikian, manfaat teknologi bisa dirasakan tanpa mengabaikan kepentingan strategis nasional.
Persaingan global yang melibatkan Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China turut mempercepat perubahan industri satelit. Konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar membuat pasar bergerak sangat dinamis. Indonesia pun didorong untuk sigap agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pemain dalam ekosistem baru ini.
