Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi perhatian global karena dinilai mampu menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D terbagi dalam dua kategori utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Ia menyampaikan hal itu di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026, seraya menekankan bahwa teknologi ini dapat mengubah cara komunikasi dan pengiriman data di berbagai sektor.
D2D dan Peluang Satelit
Teknologi D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu BTS sebagai penghubung awal. Model ini dinilai relevan untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler konvensional. Di saat yang sama, perangkat sensor juga berpotensi mengirim data secara real-time ke satelit. Kondisi tersebut membuka peluang baru bagi industri maritim, logistik, hingga sektor industri.
Rusdianto menjelaskan, pada tahap awal sensor IoT biasanya mengirim data melalui pengumpul data sebelum diteruskan ke satelit. Namun, ke depan skemanya dapat berubah menjadi koneksi langsung dari sensor ke satelit. Perubahan ini dinilai lebih efisien dan mempercepat arus data. Dengan begitu, pemantauan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Selain konektivitas, kebutuhan terhadap layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga terus meningkat. Lonjakan kebutuhan itu dipicu situasi geopolitik global yang mendorong banyak negara membangun sistem navigasi sendiri. Menurut Rusdianto, persaingan satelit kini bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga soal kemandirian teknologi. Karena itu, PNT menjadi salah satu bidang yang semakin strategis.
Di tengah perkembangan tersebut, Indonesia dipandang perlu mengambil posisi yang tepat agar tidak tertinggal. ASSI menilai teknologi D2D dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan ekosistem satelit nasional. Namun, peluang itu hanya bisa dimaksimalkan jika pelaku industri dan pemerintah memiliki arah kebijakan yang sejalan. Tanpa kesiapan itu, manfaat teknologi berisiko tidak optimal.
Regulasi Masih Menunggu
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia belum dapat berjalan penuh karena regulasi masih dikaji. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sedang menelaah model operasional, penggunaan spektrum, dan aspek teknis lain. Kajian ini menjadi penting karena layanan D2D menyentuh ranah komunikasi publik dan kepentingan strategis nasional. Pemerintah dituntut memastikan semua aspek berjalan sesuai aturan.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan memakai spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Akan tetapi, bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung kebutuhan layanan yang lebih luas. Di tingkat global, International Telecommunication Union tengah membahas penambahan alokasi frekuensi. Revisi alokasi itu diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Rusdianto menilai, ketidakpastian spektrum membuat industri harus bersabar sambil menunggu kepastian global. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu mengikuti dinamika pembahasan internasional agar tidak kehilangan momentum. Jika spektrum tambahan tersedia, peluang komersialisasi D2D akan semakin terbuka. Karena itu, kesiapan nasional perlu disusun sejak sekarang.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat D2D sebagai bagian dari transformasi infrastruktur digital. Teknologi ini tidak hanya menyangkut layanan telekomunikasi, tetapi juga berpengaruh pada rantai data dan pemanfaatan satelit jangka panjang. Dengan regulasi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi ini secara lebih terarah. Tanpa kepastian, industri akan bergerak lebih lambat dari negara lain.
Model Operasi Masih Dikaji
Dalam pengembangan D2D, terdapat dua pendekatan teknologi yang tengah dipertimbangkan, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada sebagai bagian dari layanan. Sementara itu, model regeneratif membuat satelit berfungsi seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri. Dua pendekatan ini memiliki kebutuhan teknis dan investasi yang berbeda.
Rusdianto menjelaskan bahwa di Indonesia, skema operasional masih dikaji lebih lanjut. Pemerintah belum menetapkan apakah layanan D2D akan dijalankan oleh operator seluler atau oleh satelit secara langsung. Namun, ia menilai kemungkinan terbesar adalah model transparan. Dalam skema itu, satelit berperan sebagai perpanjangan dari BTS.
Pilihan model operasional akan menentukan struktur bisnis, kebutuhan spektrum, dan tingkat investasi. Karena itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri. Jika model terlalu kompleks, adopsi teknologi bisa berjalan lambat. Sebaliknya, model yang lebih sederhana dapat mempercepat implementasi awal.
ASSI menilai Indonesia perlu memilih pendekatan yang paling realistis, sambil tetap membuka ruang pengembangan jangka panjang. Dengan begitu, industri nasional dapat belajar dan membangun kapasitas secara bertahap. Langkah ini juga penting agar ekosistem satelit domestik tidak bergantung penuh pada satu skema. Keseimbangan antara efisiensi dan kemandirian menjadi kunci utama.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Selain peluang bisnis, ASSI menyoroti pentingnya kedaulatan dalam penerapan D2D di Indonesia. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, target tersebut memerlukan waktu, investasi besar, dan ekosistem yang matang. Karena itu, pendekatan bertahap dinilai lebih memungkinkan untuk saat ini.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap berada di Indonesia meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Menurut Rusdianto, hal itu penting karena menyangkut data konsumen dan kedaulatan digital. Ia menegaskan bahwa data tidak boleh keluar dari wilayah yurisdiksi nasional. Prinsip ini dinilai sebagai perlindungan dasar bagi kepentingan publik.
Persoalan kedaulatan data juga berkaitan dengan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Jika data diproses dan disimpan di dalam negeri, risiko pengawasan dan penyalahgunaan dapat ditekan. Di sisi lain, operator dan penyedia layanan akan memiliki tanggung jawab yang lebih jelas. Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem yang aman.
Rusdianto menilai implementasi D2D harus berjalan seiring dengan perlindungan data dan kepentingan nasional. Tanpa itu, manfaat teknologi bisa tertutupi oleh risiko strategis yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah diminta sigap mengikuti perkembangan teknologi satelit global. Kecepatan adaptasi akan menentukan posisi Indonesia dalam persaingan industri masa depan.
Persaingan Global Makin Ketat
Perkembangan D2D juga dipengaruhi oleh persaingan global yang semakin intens di industri satelit. Selain Starlink, sejumlah pemain lain seperti Amazon dan perusahaan asal China turut mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Persaingan ini memperlihatkan bahwa pasar satelit bergerak cepat menuju layanan yang lebih luas dan terintegrasi. Negara yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal jauh.
Dalam konteks itu, Indonesia perlu melihat D2D sebagai bagian dari perubahan besar di sektor satelit dunia. Teknologi ini tidak lagi terbatas pada komunikasi jarak jauh, tetapi juga menyentuh layanan data dan konektivitas langsung ke perangkat. Perubahan tersebut akan memengaruhi model bisnis operator, vendor, hingga regulator. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak bersama.
ASSI menilai pemerintah harus sigap membaca arah perkembangan teknologi agar tidak hanya menjadi pengguna. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia berpeluang membangun posisi yang lebih kuat dalam ekosistem satelit regional. Langkah awal bisa dimulai dari regulasi, kesiapan spektrum, dan perlindungan data. Setelah itu, pengembangan industri dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.
Masa depan industri satelit Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru. D2D menjadi salah satu penanda bahwa persaingan satelit tidak lagi berjalan dengan pola lama. Pemerintah, industri, dan regulator perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar tidak tertinggal. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan baik, Indonesia dapat ikut mengambil peran dalam peta satelit global.
