Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dari sisi regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan bahwa D2D terbagi dalam dua model utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Ia menyebut Indonesia masih perlu menyiapkan kerangka kebijakan yang jelas sebelum layanan ini dapat diimplementasikan secara luas.
D2D dan peluang satelit
Teknologi D2D dinilai dapat mengubah cara masyarakat dan industri terhubung ke jaringan komunikasi. Ponsel berpotensi tersambung langsung ke satelit tanpa perlu BTS di lokasi tertentu. Kondisi ini dapat membuka akses layanan di wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau jaringan darat.
Rusdianto menjelaskan bahwa pemanfaatan D2D tidak hanya menyasar komunikasi seluler, tetapi juga perangkat sensor di berbagai sektor. Maritim, pertambangan, hingga industri manufaktur dapat mengirim data secara real-time melalui satelit. Menurut dia, skema ini membuat pemantauan lapangan menjadi lebih cepat dan efisien.
Dalam konteks industri nasional, D2D dipandang sebagai pintu masuk bagi penguatan ekosistem satelit. Peluang itu mencakup pengembangan layanan, pengelolaan data, hingga perluasan pasar digital. Namun, kesiapan ekosistem tetap menjadi faktor penentu agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
Kebutuhan navigasi global
Di tengah tensi geopolitik yang meningkat, kebutuhan atas layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga ikut naik. Banyak negara kini berupaya membangun sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS. Tren ini menunjukkan bahwa sektor satelit kini masuk ke ranah strategis nasional.
Rusdianto menilai persaingan tersebut semakin nyata karena setiap negara ingin memiliki sistem navigasinya sendiri. Ia menggambarkan situasi ini sebagai perang satelit yang berlangsung secara teknologi dan geopolitik. Dalam kondisi tersebut, kemandirian menjadi isu utama yang tidak bisa diabaikan.
Bagi Indonesia, perkembangan PNT dan D2D memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan nasional. Sistem komunikasi dan navigasi yang andal dibutuhkan untuk mendukung ekonomi digital dan layanan publik. Karena itu, arah kebijakan satelit perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
Regulasi masih menunggu kepastian
Meski potensinya besar, penerapan D2D di Indonesia belum dapat berjalan cepat karena regulasi masih dikaji. Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menelaah model operasional, pemanfaatan spektrum, dan skema implementasi. Proses ini menjadi penting agar layanan baru tidak menimbulkan persoalan hukum maupun teknis.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk kebutuhan skala besar. Di tingkat global, International Telecommunication Union masih membahas penambahan alokasi frekuensi bagi teknologi ini.
Rusdianto menyebut peluang perluasan spektrum diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, adopsi penuh D2D masih memerlukan waktu dan persiapan lintas sektor. Indonesia perlu menyesuaikan langkahnya agar tidak tertinggal dalam perkembangan tersebut.
Kedaulatan data jadi perhatian
ASSI menekankan bahwa adopsi D2D tidak cukup hanya mengejar efisiensi teknis. Kedaulatan data harus menjadi perhatian utama agar informasi konsumen tidak sepenuhnya berada di luar kendali nasional. Karena itu, pengaturan data perlu disusun sejak awal implementasi.
Rusdianto menegaskan bahwa idealnya seluruh infrastruktur satelit dikuasai entitas dalam negeri. Namun, ia mengakui kebutuhan investasi untuk mencapai tahap itu sangat besar dan memerlukan waktu panjang. Dalam jangka pendek, model kerja sama dengan pihak asing masih mungkin ditempuh.
Langkah minimal yang didorong ASSI adalah memastikan data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Menurut dia, hal itu penting karena menyangkut data konsumen dan kedaulatan digital. Dengan demikian, manfaat teknologi dapat diperoleh tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Persaingan global makin ketat
Perkembangan D2D juga tidak lepas dari persaingan global yang semakin intens. Selain Starlink, sejumlah perusahaan besar seperti Amazon dan pemain asal China tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Kompetisi ini membuat industri satelit bergerak sangat cepat.
Perubahan tersebut menuntut Indonesia untuk adaptif terhadap teknologi baru agar tidak tertinggal. Pemerintah didorong lebih sigap membaca arah industri satelit global dan menyiapkan kebijakan yang relevan. Tanpa langkah cepat, peluang ekonomi bisa lebih dulu ditangkap negara lain.
Bagi industri nasional, tantangan utamanya adalah menyelaraskan inovasi, regulasi, dan kedaulatan. Jika ketiganya dapat berjalan seimbang, D2D berpotensi menjadi bagian penting dari transformasi digital Indonesia. Dalam jangka panjang, teknologi ini bisa memperluas konektivitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di ekosistem satelit dunia.
