Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS pada 2027, sebagaimana disampaikan dalam pidato di Rapat Paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Target itu langsung memicu beragam penilaian dari analis dan ekonom, mulai dari realistis hingga terlalu optimistis.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai target tersebut masih masuk akal di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Sebaliknya, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah belum menunjukkan kebijakan konkret yang cukup untuk mendorong penguatan rupiah secara berkelanjutan.
Rupiah dan target APBN
Lukman menilai target rupiah Rp17.500 per dolar AS pada 2027 tergolong realistis. Ia melihat asumsi itu masih konservatif untuk menjaga ruang fiskal APBN.
Menurutnya, pemerintah tampak memilih pendekatan hati-hati di tengah kondisi global yang belum stabil. Strategi tersebut dinilai penting agar APBN memiliki bantalan terhadap volatilitas eksternal.
Meski demikian, Lukman menilai target itu juga menunjukkan pemerintah belum melihat potensi penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Kendati begitu, peluang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik dan arus modal asing kembali masuk.
Sinyal disiplin fiskal
Di sisi lain, pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai memberi sinyal positif bagi pasar. Investor membaca langkah itu sebagai tanda pemerintah mulai memperhatikan disiplin fiskal.
Menurut Lukman, pasar cenderung merespons positif jika pemerintah lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang. Persepsi itu berpotensi meningkatkan kepercayaan terhadap aset Indonesia.
Jika kepercayaan investor membaik, stabilitas rupiah bisa ikut terjaga dalam jangka menengah. Kondisi tersebut juga dapat membantu meredam tekanan dari gejolak pasar keuangan global.
Pandangan soal realistis
Berbeda pandangan, Wijayanto Samirin menilai target tersebut kurang realistis. Ia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk menurunkan rupiah ke level sebelumnya.
Menurutnya, belum ada kebijakan konkret yang mampu mendongkrak nilai tukar secara signifikan. Karena itu, target rupiah dinilai masih lebih bersifat asumsi daripada proyeksi yang kuat.
Wijayanto juga menilai intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal dan optimalisasi skema Bond Stabilization Fund belum cukup mengembalikan stabilitas rupiah. Kedua langkah itu, menurut dia, hanya efektif untuk meredam volatilitas pasar keuangan.
Rupiah dan restrukturisasi
Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memandang pelemahan rupiah sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional. Ia meyakini rupiah tetap berpeluang stabil terhadap mata uang global.
Deni menilai masih ada potensi pelemahan dolar AS jika The Fed mengikuti dorongan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga. Dalam skenario itu, rupiah berpeluang mendapat ruang pemulihan.
Ia menambahkan, kondisi saat ini justru bisa menjadi momentum penyesuaian struktural bagi ekonomi Indonesia. Menurutnya, arah itu dapat memperkuat ekspor, mendorong industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
