Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp 17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target tersebut langsung memicu beragam penilaian dari ekonom, mulai dari realistis hingga dianggap belum didukung kebijakan yang cukup kuat.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi itu masih masuk akal karena kondisi global masih diliputi ketidakpastian, terutama terkait suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Di sisi lain, ekonom lain menilai target itu belum cukup didukung langkah konkret untuk mengangkat nilai rupiah secara berkelanjutan.
Target Rupiah dan Fiskal
Lukman menilai pemerintah cenderung mengambil asumsi konservatif agar APBN tetap memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal. Menurutnya, pendekatan seperti itu lazim digunakan ketika pasar global masih bergerak tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, target kurs yang lebih hati-hati dinilai lebih aman bagi perencanaan fiskal.
Ia menambahkan, target Rp 17.500 per dolar AS belum menunjukkan ekspektasi penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Namun, peluang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik dan arus modal asing kembali masuk. Harga komoditas yang solid juga dapat membantu menopang stabilitas kurs.
Di mata pasar, pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai menjadi sinyal positif terhadap disiplin fiskal. Investor melihat pemerintah mulai memberi perhatian lebih besar pada defisit dan pembiayaan utang. Persepsi itu berpotensi memperbaiki kepercayaan terhadap aset Indonesia.
Menurut Lukman, kepercayaan investor yang membaik dapat membantu menjaga stabilitas rupiah pada periode berikutnya. Ia menilai pasar akan lebih tenang jika kebijakan fiskal dinilai lebih hati-hati. Dalam konteks ini, target kurs menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas APBN.
Perbedaan Pandangan Ekonom
Berbeda dengan Lukman, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai target tersebut belum realistis. Ia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk membawa rupiah kembali ke level yang lebih kuat. Karena itu, target kurs dinilai belum memiliki landasan kebijakan yang memadai.
Wijayanto menilai belum ada kebijakan konkret yang dapat mendongkrak nilai rupiah secara meyakinkan. Ia melihat langkah yang diambil pemerintah masih bersifat umum dan belum menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pasar membutuhkan sinyal yang lebih tegas agar kepercayaan dapat pulih.
Ia juga menyoroti intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal serta optimalisasi skema Bond Stabilization Fund. Menurutnya, dua instrumen tersebut hanya efektif untuk meredam gejolak jangka pendek. Keduanya belum cukup untuk mengembalikan stabilitas rupiah secara menyeluruh.
Wijayanto menegaskan bahwa isu fiskal dan neraca pembayaran tetap menjadi faktor utama yang menentukan arah rupiah. Karena itu, stabilisasi kurs tidak dapat hanya bertumpu pada intervensi pasar. Dibutuhkan konsistensi kebijakan yang lebih luas agar tekanan terhadap mata uang domestik berkurang.
Rupiah dan Restrukturisasi
Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, melihat pelemahan rupiah sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional. Ia menilai pelemahan tersebut tidak selalu identik dengan kemunduran ekonomi. Dalam pandangannya, proses penyesuaian ini justru dapat membuka ruang daya saing yang lebih besar.
Deni mengatakan, kondisi rupiah saat ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat ekspor dan industri domestik. Di saat yang sama, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan melalui penyesuaian struktural. Menurutnya, perubahan semacam ini dibutuhkan agar ekonomi nasional lebih tahan terhadap guncangan global.
Ia juga menyinggung kemungkinan pelemahan dolar AS jika kebijakan suku bunga The Fed berubah mengikuti arah politik di Amerika Serikat. Jika itu terjadi, tekanan terhadap rupiah dapat mereda secara bertahap. Meski begitu, ia menilai penyesuaian struktural tetap harus berjalan tanpa menunggu kondisi eksternal sepenuhnya membaik.
Dalam pernyataannya, Deni menekankan bahwa depresiasi rupiah perlu dibaca sebagai restrukturisasi menuju daya saing yang lebih tinggi. Ia menolak narasi yang selalu mengaitkan rupiah lemah dengan ekonomi yang otomatis rapuh. Menurutnya, pembacaan yang tepat justru penting agar arah kebijakan tidak salah sasaran.
Fondasi Ekonomi Masih Rapuh
Deni menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen memang memberi kesan stabilitas masih terjaga. Namun ia mengingatkan bahwa fondasi pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya kuat. Struktur pertumbuhan masih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.
Menurutnya, komponen pertumbuhan yang semacam itu belum cukup mencerminkan transformasi ekonomi yang mendalam. Jika tidak segera diarahkan, pertumbuhan berisiko kehilangan momentum dalam jangka menengah. Kondisi tersebut dapat membuat Indonesia sulit keluar dari pola pertumbuhan yang kurang produktif.
Ia mengingatkan adanya risiko middle income trap bila transformasi struktural tidak segera dilakukan. Risiko ini muncul ketika pertumbuhan tidak mampu naik ke tingkat yang lebih berkualitas. Dalam jangka panjang, hal itu dapat membatasi ruang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.
Karena itu, arah kebijakan fiskal, stabilitas kurs, dan penguatan sektor riil dinilai perlu bergerak seiring. Pemerintah dituntut menjaga disiplin anggaran sekaligus memperkuat fondasi produksi nasional. Dengan begitu, target rupiah pada 2027 dapat dibaca sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih menyeluruh.
