Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di Rp 17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target itu memunculkan penilaian berbeda dari sejumlah ekonom, mulai dari realistis hingga dinilai belum didukung kebijakan yang memadai.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai proyeksi tersebut masih masuk akal karena disusun di tengah ketidakpastian global. Sebaliknya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret untuk mendorong penguatan rupiah secara berkelanjutan.
Rupiah dan asumsi fiskal
Lukman Leong menilai target rupiah Rp 17.500 pada 2027 tergolong realistis. Menurutnya, pemerintah tampak memilih asumsi yang konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi. Sikap itu dinilai penting di tengah gejolak pasar keuangan global. Kondisi tersebut mencakup arah suku bunga AS, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia.
Ia menyebut target itu juga menunjukkan pemerintah belum melihat peluang penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Namun, potensi penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik. Arus modal asing yang kembali masuk dan harga komoditas yang solid juga dapat membantu. Dalam skenario tersebut, rupiah berpeluang bergerak lebih stabil.
Menurut Lukman, kebijakan fiskal yang berhati-hati dapat menjadi sinyal positif bagi pasar. Salah satunya adalah pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang dinilai mencerminkan disiplin fiskal. Investor cenderung merespons baik langkah yang menunjukkan kehati-hatian terhadap defisit. Kepercayaan terhadap aset Indonesia pun berpotensi membaik.
Ia menambahkan, persepsi pasar sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga pembiayaan utang. Jika pengelolaan fiskal dinilai kredibel, stabilitas rupiah akan lebih mudah terjaga. Karena itu, target pada 2027 perlu dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan, bukan sekadar menetapkan angka. Pemerintah dinilai memilih kehati-hatian di tengah risiko eksternal yang masih besar.
Rupiah belum sepenuhnya pulih
Wijayanto Samirin memiliki pandangan berbeda atas target tersebut. Ia menilai target rupiah Rp 17.500 belum realistis jika tidak disertai kebijakan yang kuat. Menurutnya, pemerintah belum memperlihatkan keseriusan untuk membawa rupiah kembali ke level yang lebih kuat. Hal itu membuat proyeksi tersebut terlihat terlalu optimistis.
Ia menilai intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal belum cukup besar pengaruhnya. Begitu pula skema Bond Stabilization Fund yang disebutnya belum mampu mengembalikan stabilitas nilai tukar. Kedua langkah tersebut, menurutnya, hanya efektif meredam volatilitas. Sementara itu, akar persoalan rupiah berada pada isu fiskal dan neraca pembayaran.
Wijayanto menekankan bahwa penguatan rupiah tidak bisa hanya bergantung pada upaya jangka pendek. Pasar membutuhkan sinyal kebijakan yang jelas dan konsisten. Tanpa itu, investor akan menilai stabilitas rupiah masih rapuh. Kondisi tersebut dapat menahan minat masuknya modal asing.
Ia juga menilai pemerintah perlu menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas. Langkah itu mencakup pengelolaan defisit dan pembiayaan yang lebih disiplin. Jika tidak, target rupiah pada 2027 berisiko sulit tercapai. Menurutnya, pasar membutuhkan kepastian yang lebih nyata daripada sekadar proyeksi.
Rupiah dan restrukturisasi
Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, melihat pelemahan rupiah dari sudut pandang berbeda. Ia menyebut pergerakan rupiah dapat dipahami sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional. Dalam pandangannya, kondisi tersebut tidak selalu identik dengan pelemahan fundamental. Justru, ada ruang untuk penyesuaian menuju daya saing yang lebih tinggi.
Deni menilai, jika The Fed memangkas suku bunga, tekanan terhadap dolar AS bisa mereda. Ia mengaitkan potensi itu dengan arah kebijakan yang diharapkan sejalan dengan tekanan politik di Amerika Serikat. Dalam situasi seperti itu, rupiah punya peluang lebih stabil. Peluang tersebut, menurutnya, tetap terbuka di tengah dinamika global.
Ia menilai momentum rupiah saat ini dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian struktural. Penyesuaian tersebut diharapkan mendorong ekspor dan memperkuat industri dalam negeri. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Dengan begitu, perekonomian nasional menjadi lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal.
Menurut Deni, narasi bahwa depresiasi rupiah otomatis mencerminkan ekonomi yang lemah perlu diluruskan. Ia menyebut pelemahan itu sebagai bagian dari restrukturisasi menuju daya saing yang lebih tinggi. Pandangan tersebut, kata dia, penting agar publik tidak melihat rupiah secara sempit. Stabilitas jangka panjang justru memerlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih dalam.
Rupiah dan risiko ekonomi
Deni juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Angka itu memang memberi kesan stabilitas ekonomi masih terjaga. Namun, ia menilai fondasi pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya kuat. Sebab, penggeraknya masih banyak bertumpu pada konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.
Ia menilai transformasi struktural ekonomi belum terlihat secara nyata. Tanpa arah kebijakan yang jelas, pertumbuhan berisiko berjalan di tempat. Dalam jangka panjang, situasi itu bisa membuat Indonesia terjebak dalam middle income trap. Risiko tersebut muncul ketika negara sulit naik kelas ke pendapatan yang lebih tinggi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan pelemahan rupiah sebagai momentum pembenahan. Pemerintah perlu mendorong sektor produktif agar kontribusinya lebih besar terhadap pertumbuhan. Ekspor, industri domestik, dan efisiensi impor menjadi kunci yang harus diperkuat. Dengan strategi itu, rupiah dapat lebih stabil dan daya saing ekonomi meningkat.
Perbedaan pandangan para ekonom menunjukkan target rupiah 2027 masih terbuka untuk diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai asumsi konservatif yang wajar, sementara lainnya menilai perlu langkah kebijakan yang lebih konkret. Pada akhirnya, arah rupiah akan sangat ditentukan oleh disiplin fiskal, stabilitas eksternal, dan respons pasar. Kejelasan strategi pemerintah akan menjadi faktor penentu utama dalam dua tahun ke depan.
