Pemerintah memasang target nilai tukar rupiah di level Rp17.500 per dolar AS untuk 2027 dalam pidato Rapat Paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Target ini langsung memantik perdebatan karena sejumlah ekonom menilai asumsi tersebut masih realistis, sementara yang lain menyebutnya belum cukup didukung kebijakan konkret.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai target itu cenderung konservatif untuk menjaga ruang aman APBN di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, melihat target tersebut belum mencerminkan langkah tegas untuk memperkuat rupiah dalam waktu dekat.
Rupiah dan Asumsi Fiskal
Lukman menilai pemerintah memilih asumsi yang lebih hati-hati agar APBN tetap memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal. Menurutnya, kondisi global masih dipenuhi ketidakpastian, mulai dari arah suku bunga Amerika Serikat, tensi geopolitik, hingga perlambatan ekonomi dunia.
Ia menyebut target rupiah di Rp17.500 per dolar AS masih cukup realistis jika dilihat dari situasi saat ini. Dalam pandangannya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah belum ingin mengambil asumsi yang terlalu agresif.
Meski konservatif, target itu juga dibaca sebagai upaya menjaga disiplin fiskal di mata pasar. Lukman menilai sikap hati-hati semacam ini dapat membantu APBN menghadapi gejolak eksternal tanpa tekanan yang berlebihan.
Rupiah dan Sentimen Pasar
Lukman menilai peluang penguatan rupiah tetap terbuka jika sentimen global membaik. Arus modal asing yang kembali masuk dan harga komoditas yang solid juga dapat menjadi penopang tambahan bagi mata uang domestik.
Selain itu, keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai pasar sebagai sinyal positif. Investor cenderung membaca langkah tersebut sebagai tanda pemerintah mulai memberi perhatian lebih besar pada disiplin fiskal.
Menurut Lukman, kepercayaan investor terhadap aset Indonesia dapat membaik jika pemerintah dinilai lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang. Dalam kondisi itu, stabilitas rupiah berpotensi terjaga lebih baik pada periode mendatang.
Rupiah Dalam Sorotan Ekonom
Berbeda dengan pandangan tersebut, Wijayanto Samirin menilai target rupiah 2027 kurang realistis. Ia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk menurunkan rupiah ke level yang lebih kuat dari posisi saat ini.
Wijayanto menilai belum ada kebijakan konkret yang benar-benar mampu mendongkrak nilai rupiah. Menurutnya, langkah pemerintah sejauh ini belum cukup untuk mengubah ekspektasi pasar secara signifikan.
Ia juga menyoroti intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal serta optimalisasi skema Bond Stabilization Fund. Menurutnya, dua instrumen itu hanya efektif untuk meredam volatilitas, bukan menyelesaikan persoalan mendasar rupiah.
Rupiah dan Restrukturisasi Ekonomi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, menawarkan sudut pandang berbeda atas pelemahan rupiah. Ia menilai kondisi tersebut perlu dibaca sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan semata tanda pelemahan.
Deni meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil terhadap mata uang global. Ia juga melihat ada ruang pelemahan dolar AS jika bank sentral Amerika Serikat bergerak menurunkan suku bunga.
Menurut Deni, depresiasi rupiah dapat mendorong penyesuaian struktural yang justru memperkuat daya saing. Ia menilai kondisi ini dapat membuka ruang bagi ekspor, memperkuat industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Rupiah dan Tantangan Struktural
Deni menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak otomatis berarti ekonomi nasional melemah. Ia menilai narasi tersebut keliru karena depresiasi kurs juga dapat menjadi bagian dari proses penyesuaian menuju struktur ekonomi yang lebih kompetitif.
Ia mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen memang terlihat solid. Namun, pertumbuhan itu dinilainya masih ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality, sehingga fondasi ekonomi belum sepenuhnya kuat.
Jika transformasi struktural tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap. Dalam pandangannya, kebijakan yang lebih tegas dibutuhkan agar rupiah, fiskal, dan daya saing ekonomi bergerak ke arah yang lebih sehat.
