Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target tersebut memicu beragam respons dari ekonom karena dinilai berkaitan erat dengan arah kebijakan fiskal, stabilitas pasar keuangan, dan kondisi global yang belum pasti.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi itu masih realistis, meski cenderung konservatif untuk menjaga ruang aman APBN. Namun, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru menilai target tersebut belum mencerminkan langkah konkret yang cukup untuk memperkuat rupiah dalam waktu dekat.
Rupiah dan asumsi fiskal
Lukman Leong menilai target rupiah Rp17.500 per dolar AS pada 2027 masih masuk akal jika melihat kondisi global yang penuh ketidakpastian. Faktor suku bunga Amerika Serikat, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan asumsi tersebut.
Ia menyebut pemerintah tampak memilih proyeksi yang lebih konservatif agar APBN memiliki ruang antisipasi terhadap volatilitas eksternal. Menurutnya, pendekatan seperti ini lazim dipakai ketika ketidakpastian pasar masih tinggi dan risiko keuangan global belum mereda.
Lukman juga menilai target itu menunjukkan pemerintah belum melihat peluang penguatan rupiah secara agresif dalam waktu dekat. Meski demikian, ruang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik, arus modal asing kembali masuk, dan harga komoditas tetap solid.
Pasar mencermati disiplin fiskal
Menurut Lukman, pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi sinyal positif bagi pasar. Investor dapat menafsirkan langkah itu sebagai upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memperkuat kredibilitas kebijakan.
Ia mengatakan persepsi pasar terhadap kehati-hatian pemerintah dalam mengelola defisit dan pembiayaan utang berpotensi membantu stabilitas rupiah. Jika kepercayaan investor membaik, aset Indonesia dapat menjadi lebih menarik di tengah persaingan pasar keuangan global.
Di sisi lain, kebijakan fiskal yang lebih terukur juga dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk meredam tekanan eksternal. Dengan demikian, arah anggaran tidak hanya menyasar pertumbuhan, tetapi juga menjaga ketahanan nilai tukar.
Penilaian berbeda dari ekonom
Wijayanto Samirin menilai target rupiah tersebut belum realistis karena pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan menurunkan tekanan terhadap mata uang domestik. Ia berpendapat belum ada kebijakan konkret yang cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah secara berkelanjutan.
Menurutnya, intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal dan optimalisasi skema Bond Stabilization Fund belum memadai untuk memulihkan stabilitas nilai tukar. Kedua langkah itu, kata dia, lebih berfungsi menahan gejolak jangka pendek ketimbang mengatasi akar persoalan.
Wijayanto menegaskan faktor utama rupiah tetap berada pada isu fiskal dan neraca pembayaran. Karena itu, tanpa perbaikan struktural yang lebih jelas, tekanan pada rupiah dinilai masih berisiko berlanjut.
Rupiah dan restrukturisasi ekonomi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, melihat pelemahan rupiah sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional. Ia menilai kondisi ini tidak semata-mata mencerminkan kelemahan, melainkan penyesuaian menuju daya saing yang lebih tinggi.
Deni menyebut rupiah berpeluang kembali stabil jika dolar AS melemah, terutama bila Federal Reserve menurunkan suku bunga sesuai tekanan kebijakan Presiden AS Donald Trump. Dalam pandangannya, ruang untuk penyesuaian struktural justru terbuka ketika mata uang domestik berada di bawah tekanan.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah dapat mendorong ekspor, memperkuat industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi ekonomi tetap harus diarahkan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.
