Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan membantu pemerataan akses internet secara nasional. Ia menyebut, infrastruktur ini menjadi langkah penting untuk memperluas konektivitas hingga wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan digital.
Meutya menjelaskan, saat ini akses internet telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi Indonesia, sementara sekitar 20 persen lainnya masih belum terhubung. Pernyataan itu disampaikan dalam peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026.
Satelit Nusantara Lima Dorong Pemerataan
Meutya menegaskan, pemerintah ingin seluruh warga Indonesia dapat terkoneksi, bukan hanya mereka yang tinggal di sekitar Pulau Jawa. Menurut dia, pemerataan internet harus dirasakan dari Sabang sampai Merauke, termasuk pulau-pulau terluar.
Ia menyebut, capaian lebih dari 230 juta penduduk yang sudah terhubung merupakan angka besar jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun, pemerintah masih menargetkan seluruh 280 juta warga Indonesia dapat menikmati akses digital yang setara.
Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, Satelit Nusantara Lima dinilai mampu memperkuat ketersediaan konektivitas di berbagai daerah pelosok. Pemerintah berharap, kapasitas itu dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih merata.
Konektivitas Menjangkau Wilayah Terluar
Meutya mencontohkan distribusi layanan digital ke wilayah terluar seperti Miangas, yang menjadi perhatian pemerintah saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan. Saat itu, pemerintah sempat membagikan layanan Starlink sebagai solusi sementara bagi kebutuhan internet masyarakat setempat.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran infrastruktur nasional yang dapat menjawab kebutuhan konektivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Karena itu, Satelit Nusantara Lima diposisikan sebagai solusi strategis untuk daerah yang selama ini sulit mendapatkan sinyal.
Menurut Meutya, pemerintah harus memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi, terutama di pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal. Dengan demikian, akses internet tidak hanya menjadi fasilitas tambahan, tetapi bagian dari pelayanan dasar negara.
Target Desa Belum Terhubung
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Meutya menegaskan, pembangunan konektivitas tidak boleh berhenti pada pemasangan jaringan semata. Menurut dia, akses digital harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi pendidikan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi warga.
Ia menambahkan, keberadaan internet di desa-desa terpencil harus menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan yang lebih inklusif. Dengan begitu, masyarakat di daerah 3T dapat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terhubung dengan layanan modern.
Perlindungan dan Ekonomi Digital
Meutya menekankan bahwa konektivitas yang dibangun pemerintah juga harus diiringi perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak. Ia mengingatkan adanya ancaman kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai risiko digital lainnya.
Menurut dia, infrastruktur digital yang kuat tidak akan berarti jika tidak disertai tata kelola yang aman dan berpihak pada masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat aspek keamanan, agar ruang digital dapat dimanfaatkan secara sehat dan produktif.
Ia juga menyebut Satelit Nusantara Lima sebagai infrastruktur strategis yang mendukung agenda transformasi digital nasional. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri untuk membangun ekosistem digital yang maju, aman, berdaulat, dan berkelanjutan.
