Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil, yang diduga melibatkan 10 perusahaan eksportir. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2026, ketika ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memegang data tersebut sejak tiga bulan lalu. Purbaya menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar tetap wajib membayar kewajibannya sesuai ketentuan. Ia juga memastikan pemerintah tidak akan mengambil langkah yang membuat perusahaan-perusahaan itu tutup.
Dalam keterangannya, Purbaya menyebut sejumlah nama yang diduga masuk dalam daftar tersebut, termasuk Wilmar International Group dan Musim Mas Group. Ia juga menyinggung PT Salim Ivomas Pratama Tbk, meski belum memastikan keterlibatan perusahaan itu secara penuh. Dugaan itu berkaitan dengan praktik penjualan CPO ke trading company di Singapura, lalu dijual kembali ke Amerika Serikat dengan selisih harga yang disebut mencapai 50 persen. Pemerintah kini menunggu hasil pemeriksaan untuk menghitung ulang nilai ekspor dan menentukan kewajiban yang harus dipenuhi.
Dugaan manipulasi harga CPO
Purbaya menjelaskan bahwa pola yang ditemukan mengarah pada dugaan transfer pricing dalam ekspor CPO. Menurut dia, pencatatan di Indonesia tampak dilakukan dengan benar. Namun, dokumen yang muncul saat transit di Singapura diduga tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kondisi itu membuat data ekspor tercatat lebih rendah dari seharusnya.
Ia mengatakan selisih harga yang muncul bisa mencapai sekitar 50 persen. Angka itu dinilai cukup besar untuk memengaruhi penerimaan negara. Karena itu, pemerintah memandang kasus tersebut tidak bisa dibiarkan. Pemeriksaan mendalam dibutuhkan agar kerugian negara dapat dihitung dengan lebih akurat.
Purbaya juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak menyadari data tujuan ekspor mereka telah dipantau pemerintah. Ia menilai hal itu menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai perdagangan komoditas. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan ekspor berjalan sesuai nilai yang semestinya. Dengan begitu, tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar.
Tim pemeriksa bersama
Untuk menindaklanjuti temuan itu, Kementerian Keuangan membentuk tim bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Tim tersebut bertugas menghitung ulang nilai ekspor CPO beberapa tahun ke belakang. Purbaya menyebut tim itu sudah berjalan sejak dua hingga tiga bulan lalu. Laporan awal dari proses tersebut kini masih ditunggu pemerintah.
Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting karena kasus ini menyangkut aspek hukum, audit, dan penerimaan negara. Kejaksaan Agung berperan dalam penegakan hukum, sedangkan BPKP membantu penghitungan kerugian dan verifikasi data. Dengan mekanisme itu, pemerintah berharap hasil penyelidikan lebih kuat secara administratif maupun hukum. Prosesnya juga diharapkan memberi kepastian bagi pelaku usaha yang taat aturan.
Purbaya menegaskan bahwa langkah pemerintah bukan untuk mematikan usaha, melainkan memastikan kewajiban negara dipenuhi. Ia menilai perusahaan yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab, tetapi operasional bisnis tetap dijaga agar tidak berhenti total. Menurut dia, pendekatan seperti ini diperlukan agar efek korektif tetap berjalan. Pada saat yang sama, iklim usaha tetap dijaga agar tidak terganggu secara berlebihan.
Dampak bagi penerimaan
Menurut Purbaya, pengungkapan kasus dugaan manipulasi harga ekspor CPO berpotensi memberi dampak besar bagi penerimaan negara. Jika nilai ekspor dihitung ulang secara benar, setoran pajak dan kewajiban lain dapat meningkat. Pemerintah juga menilai koreksi data akan memperbaiki kualitas statistik perdagangan nasional. Hal itu penting untuk kebijakan ekonomi yang lebih akurat.
Dampak lain juga disebut akan terasa pada perusahaan yang tercatat di bursa. Purbaya menilai praktik seperti ini dapat menekan nilai perusahaan karena berhubungan dengan tata kelola dan kepercayaan investor. Jika dugaan itu terbukti, pasar dapat memberikan penilaian yang lebih hati-hati. Karena itu, transparansi dinilai menjadi aspek yang sangat penting.
Ia menambahkan bahwa praktik manipulasi harga ekspor tidak boleh menjadi kebiasaan dalam perdagangan komoditas. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi pihak yang memainkan nilai transaksi di belakang layar. Dengan pengawasan yang lebih ketat, ekspor CPO diharapkan berjalan lebih sehat dan adil. Pada akhirnya, penerimaan negara dan kepercayaan pasar sama-sama diharapkan menguat.
Langkah pemerintah ke depan
Setelah pemeriksaan selesai, pemerintah akan menentukan langkah terbaik berdasarkan hasil temuan tim. Purbaya menyatakan perusahaan tetap harus membayar kewajiban sesuai hasil audit dan pemeriksaan. Jika diperlukan, pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha.
Pemerintah juga ingin memastikan kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku ekspor lainnya. Setiap perusahaan diharapkan mencatat transaksi secara benar, baik di dalam negeri maupun saat masuk ke rantai perdagangan internasional. Ketidaksesuaian dokumen dapat berujung pada konsekuensi fiskal dan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan dinilai sebagai kunci utama dalam perdagangan komoditas.
Kasus dugaan manipulasi harga ekspor CPO kini menjadi sorotan karena menyangkut sektor strategis dan penerimaan negara. Dengan data yang sudah dikantongi sejak beberapa bulan lalu, pemerintah memiliki dasar untuk melanjutkan penelusuran lebih jauh. Publik kini menunggu hasil kerja tim gabungan yang sedang menghitung ulang nilai ekspor. Dari hasil itulah arah penanganan berikutnya akan ditentukan.
