Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menargetkan periode tertentu dalam pembelian surat berharga negara atau SBN. Langkah itu diambil untuk membantu menjaga nilai tukar rupiah agar tetap memiliki ruang bernapas di tengah dinamika pasar keuangan. Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia juga menegaskan bahwa target kurs rupiah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia.
Menurut Purbaya, pembelian SBN bukan ditujukan untuk menetapkan angka tertentu terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menyebut kebijakan itu semata-mata mendukung stabilitas pasar dan memberi bantalan bagi rupiah. Pemerintah, kata dia, tidak ingin mencampuri ranah kebijakan moneter yang menjadi tugas bank sentral. Karena itu, arah intervensi fiskal ditempatkan sebagai pelengkap, bukan pengganti kebijakan BI.
SBN dan Rupiah
Purbaya menegaskan pemerintah tidak menetapkan target nilai tukar rupiah setelah membeli SBN. Fokus utama langkah tersebut adalah menjaga kestabilan pasar dan mencegah tekanan berlebihan pada kurs. Ia menilai ruang bernapas bagi rupiah penting agar gejolak tidak berkembang lebih jauh. Dalam pandangannya, stabilitas kurs perlu dijaga melalui koordinasi yang tepat dengan otoritas moneter.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan pembelian SBN bukan kebijakan jangka pendek yang harus segera dibalik. Pemerintah, kata Purbaya, tidak berkewajiban menjual kembali surat utang itu pada waktu tertentu. Penjualan akan dilakukan hanya jika kondisi pasar dinilai mendukung. Dengan demikian, fleksibilitas kebijakan menjadi bagian dari strategi menjaga kestabilan.
Purbaya juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengejar level tertentu terhadap dolar AS. Pemerintah hanya ingin memastikan pasar keuangan tetap berjalan sehat. Dalam situasi seperti ini, peran fiskal diarahkan untuk melengkapi kebijakan bank sentral. Ia menilai pembagian peran itu penting agar respons kebijakan lebih efektif.
Arus Investor Obligasi
Di tengah kebijakan tersebut, Purbaya mengatakan investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi. Ia menyebut arus masuk itu mencapai Rp 1,3 triliun dan memberi sinyal positif bagi pasar. Masuknya dana asing tersebut turut mendorong penurunan yield obligasi. Kondisi ini dinilai menunjukkan minat investor terhadap instrumen utang pemerintah masih terjaga.
Purbaya merinci bahwa di pasar sekunder terdapat aliran dana masuk sekitar Rp 500 miliar. Sementara itu, di pasar primer, dana yang masuk disebut mencapai Rp 1,68 triliun. Menurutnya, perkembangan itu mencerminkan respons pasar yang mulai membaik. Investor asing, kata dia, ikut melihat prospek stabilitas yang sedang dijaga pemerintah.
Penurunan yield obligasi dipandang sebagai salah satu dampak langsung dari meningkatnya minat beli. Ketika permintaan naik, harga surat utang cenderung menguat dan imbal hasil bergerak turun. Dalam konteks ini, pemerintah melihat sinyal bahwa pasar merespons kebijakan dengan cukup baik. Hal itu juga menjadi modal penting untuk menjaga pembiayaan negara tetap efisien.
Strategi Jaga Pasar
Dalam pernyataan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan tujuan kebijakan ini. Ia mengatakan pemerintah ingin menjaga pasar obligasi dari aksi jual bersih investor. Menurut dia, langkah tersebut penting agar pasar tetap stabil saat menghadapi tekanan eksternal. Pemerintah juga berupaya menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap instrumen SBN.
Suminto menambahkan bahwa stabilitas SBN berpengaruh pada keputusan investor untuk tetap bertahan. Jika pasar dinilai tenang, arus masuk dana atau inflow berpeluang tetap terjaga. Sebaliknya, tekanan yang terlalu besar dapat memicu outflow dan mengganggu keseimbangan pasar. Karena itu, kebijakan stabilisasi dinilai penting untuk mempertahankan minat investor.
Ia menilai investor tidak hanya melihat imbal hasil, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah. Stabilitas pasar menjadi sinyal bahwa pengelolaan pembiayaan negara berjalan hati-hati. Dalam kerangka itu, intervensi melalui SBN diposisikan sebagai langkah pencegahan. Pemerintah ingin memastikan pasar obligasi tetap menjadi sumber pembiayaan yang andal.
Dampak ke Rupiah
Langkah pembelian SBN diperkirakan memberi dukungan tidak langsung terhadap rupiah. Ketika pasar obligasi lebih stabil, tekanan terhadap aset domestik dapat berkurang. Kondisi itu membuat pelaku pasar memiliki keyakinan yang lebih baik terhadap prospek ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat membantu meredam gejolak yang muncul di pasar valuta asing.
Meski begitu, Purbaya kembali menegaskan bahwa arah kurs rupiah tidak ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Bank Indonesia tetap menjadi otoritas utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Pemerintah hanya berupaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pasar. Pembagian tugas itu dinilai penting agar kebijakan ekonomi berjalan lebih tertata.
Ke depan, pemerintah akan melihat kondisi pasar sebelum mengambil keputusan lanjutan terkait SBN. Tidak ada jadwal pasti kapan surat utang itu akan dilepas kembali. Kebijakan tersebut akan menyesuaikan dinamika pasar dan kebutuhan stabilisasi. Dengan strategi itu, pemerintah berharap rupiah tetap mendapat penopang saat tekanan global meningkat.
