Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembelian surat berharga negara atau SBN dilakukan untuk membantu menjaga nilai tukar rupiah. Ia menyampaikan kebijakan itu bukan untuk menetapkan target kurs tertentu terhadap dolar Amerika Serikat, karena kewenangan tersebut berada di Bank Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026. Purbaya menekankan, langkah tersebut dimaksudkan agar rupiah memiliki ruang bernapas di tengah tekanan pasar.
Selain menegaskan tujuan kebijakan, Purbaya juga memastikan SBN yang telah dibeli tidak akan langsung dilepas kembali saat rupiah menguat. Menurut dia, pelepasan instrumen itu akan disesuaikan dengan kondisi pasar agar stabilitas tetap terjaga. Di saat yang sama, Kementerian Keuangan mencatat adanya minat investor asing yang mulai masuk ke pasar obligasi. Arus dana tersebut disebut ikut mendorong penurunan imbal hasil atau yield obligasi.
SBN untuk Ruang Rupiah
Purbaya menegaskan pembelian SBN bukan langkah untuk mengatur kurs secara langsung. Ia menyebut nilai tukar rupiah merupakan ranah kebijakan bank sentral, bukan kewenangan fiskal. Karena itu, pemerintah hanya berupaya memberi dukungan agar pasar valuta asing tidak terlalu tertekan. Dengan langkah tersebut, rupiah diharapkan memiliki ruang untuk bergerak lebih stabil.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut pemerintah tidak menetapkan target nilai tukar tertentu. Ia menilai kebijakan yang diambil harus sejalan dengan fungsi masing-masing otoritas. Kementerian Keuangan fokus pada dukungan pasar melalui instrumen yang tersedia. Sementara pengelolaan nilai tukar tetap menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.
Pembelian SBN juga dipandang sebagai upaya menjaga kepercayaan pelaku pasar. Ketika pemerintah aktif di pasar obligasi, sentimen terhadap rupiah dinilai dapat terbantu. Investor biasanya membaca stabilitas kebijakan sebagai sinyal positif. Hal itu menjadi salah satu alasan pemerintah terus mencermati dinamika pasar keuangan.
Purbaya menegaskan kebijakan tersebut dibuat untuk memberi ruang bernapas bagi rupiah. Ia tidak ingin pasar mengartikan langkah itu sebagai upaya menetapkan kurs tertentu. Menurut dia, yang penting adalah menjaga stabilitas dan kepercayaan investor. Dengan begitu, tekanan terhadap rupiah dapat diredam tanpa mengganggu mekanisme pasar.
Respons Pasar Obligasi
Purbaya mengatakan investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi. Ia menyebut nilai masuknya dana asing telah mencapai Rp 1,3 triliun. Menurut dia, kondisi itu turut mendorong yield obligasi bergerak turun. Masuknya dana asing dinilai menunjukkan pasar mulai merespons positif.
Ia menambahkan, pada hari yang sama pasar sekunder mencatat arus masuk sekitar Rp 500 miliar. Sementara itu, pasar primer disebut menerima dana sebesar Rp 1,68 triliun. Data tersebut memperlihatkan aktivitas investor yang masih cukup solid. Pemerintah menilai kondisi ini membantu memperkuat pasar obligasi domestik.
Penurunan yield obligasi dinilai menjadi konsekuensi dari meningkatnya minat investor. Ketika permintaan terhadap SBN naik, harga obligasi cenderung menguat dan imbal hasil turun. Situasi ini juga menguntungkan pemerintah dalam mengelola pembiayaan. Di sisi lain, arus masuk asing memberi sinyal membaiknya persepsi risiko.
Pemerintah memandang perkembangan itu sebagai tanda pasar masih memiliki daya tarik. Meski demikian, Purbaya menekankan dinamika pasar tetap harus diawasi secara hati-hati. Arus masuk dana asing tidak selalu berlangsung stabil dalam jangka panjang. Karena itu, kebijakan perlu disusun secara fleksibel sesuai kondisi yang terjadi.
SBN Tak Langsung Dilepas
Purbaya memastikan SBN yang dibeli negara tidak otomatis dijual kembali setelah rupiah menguat. Ia menyebut pelepasan instrumen itu akan mengikuti situasi pasar yang berkembang. Dengan kata lain, pemerintah tidak menetapkan tenggat waktu tertentu untuk menjualnya. Kebijakan tersebut dibuat agar pasar tidak terganggu oleh langkah yang terlalu cepat.
Menurut dia, tidak ada keharusan untuk menjual SBN pada keesokan hari atau dalam waktu tertentu. Pemerintah akan melihat momentum yang paling sesuai agar pergerakan pasar tetap terjaga. Pendekatan itu dinilai lebih aman bagi stabilitas obligasi dan nilai tukar. Purbaya menyebut keputusan akan diambil berdasarkan kebutuhan pasar.
Ia menegaskan, fleksibilitas menjadi kunci dalam pengelolaan portofolio SBN. Jika kondisi pasar belum mendukung, maka pemerintah dapat menunda pelepasan aset tersebut. Strategi ini juga dimaksudkan untuk menghindari volatilitas yang tidak perlu. Dengan demikian, pasar dapat menerima sinyal kebijakan yang lebih tenang dan terukur.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengatur arus dana. Purbaya menilai, keputusan yang tergesa-gesa justru dapat memicu gejolak baru. Karena itu, pelepasan SBN akan dilakukan hanya ketika kondisi dinilai tepat. Prinsip utamanya adalah menjaga stabilitas tanpa mengganggu mekanisme pasar.
Stabilitas dan Arus Dana
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan kebijakan itu bertujuan menjaga pasar obligasi dari aksi jual bersih. Ia menilai stabilitas SBN penting untuk mempertahankan kepercayaan investor lama maupun baru. Ketika pasar stabil, arus masuk dana juga lebih mudah terjadi. Situasi itu dipandang dapat membantu mengurangi tekanan pada rupiah.
Suminto mengatakan pemerintah ingin menjaga current investor agar tetap nyaman berada di pasar. Menurut dia, stabilitas SBN menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor. Jika instrumen dinilai aman dan likuid, maka aliran masuk dana berpeluang meningkat. Karena itu, langkah pemerintah diarahkan untuk mencegah outflow sekaligus menarik inflow.
Ia menambahkan, investor melihat stabilitas sebagai faktor penting sebelum menempatkan modal. Ketika pemerintah mampu menjaga pasar tetap tenang, kepercayaan cenderung menguat. Kondisi tersebut dapat membuat permintaan terhadap obligasi pemerintah bertambah. Pada akhirnya, pasar keuangan nasional diharapkan menjadi lebih resilien.
Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan ini belum memiliki batas waktu yang pasti. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar, baik di dalam maupun luar negeri. Setiap keputusan akan disesuaikan dengan kebutuhan menjaga stabilitas pembiayaan dan nilai tukar. Dengan pendekatan itu, pemerintah berharap rupiah dan pasar obligasi tetap berada dalam jalur yang terkendali.
