Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif Cukai Hasil Tembakau atau CHT tidak akan mengalami perubahan hingga 2027. Kebijakan itu dipilih untuk menjaga stabilitas penerimaan negara, sambil pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan industri rokok dan potensi penerimaannya. Purbaya menegaskan tarif akan dibuat konstan, baik tidak naik maupun tidak turun, dalam masa penyesuaian ini. Pernyataan tersebut disampaikan di kantornya di Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 21 Mei 2026.
Di saat yang sama, Kementerian Keuangan mulai menyiapkan langkah digitalisasi untuk memantau aktivitas produsen rokok secara lebih ketat. Pemerintah ingin menekan aktivitas yang selama ini berada di luar pengawasan, termasuk dugaan peredaran rokok ilegal. Purbaya menyebut langkah ini juga diperlukan agar negara bisa menghitung pendapatan bersih dari industri rokok dengan lebih akurat. Dari hasil evaluasi itu, pemerintah akan menilai apakah tarif perlu dinaikkan atau justru diturunkan pada periode berikutnya.
Tarif Tetap Konstan
Purbaya menyatakan pemerintah tidak akan mengubah tarif CHT sampai 2027. Ia menilai kebijakan yang konstan lebih tepat untuk membaca kondisi industri secara lebih utuh. Menurut dia, kestabilan tarif memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan terlebih dahulu. Setelah itu, keputusan fiskal dapat diambil berdasarkan data yang lebih jelas.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sinyal pelonggaran terhadap industri rokok. Pemerintah tetap memantau dampak fiskal dan kepatuhan produsen terhadap aturan yang berlaku. Dengan tarif yang tidak berubah, pemerintah berharap pelaku usaha memiliki kepastian dalam jangka menengah. Di sisi lain, negara juga bisa mengukur efektivitas penerimaan dari sektor tembakau.
Langkah mempertahankan tarif hingga 2027 menjadi bagian dari strategi transisi kebijakan. Pemerintah ingin menghindari perubahan yang terlalu cepat sebelum data pengawasan diperkuat. Purbaya menekankan bahwa keputusan lanjutan akan bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh. Ia menyebut transparansi data menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan berikutnya.
Digitalisasi Pengawasan
Kementerian Keuangan akan beralih secara bertahap ke sistem digital untuk memantau produsen rokok. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemasangan mesin penghitung di beberapa produsen. Melalui sistem itu, pemerintah dapat melihat volume produksi secara lebih real time. Pengawasan yang lebih rapat diharapkan bisa menutup celah kebocoran penerimaan.
Purbaya mengatakan digitalisasi dibutuhkan agar aktivitas yang selama ini berada di luar pengawasan dapat ditekan. Ia menilai sistem manual tidak lagi cukup untuk membaca pergerakan industri yang kompleks. Dengan data digital, pemerintah bisa membandingkan laporan produsen dengan kondisi produksi di lapangan. Cara ini juga membantu memperkuat basis pengambilan keputusan fiskal.
Pemerintah berharap perubahan sistem tersebut dapat memperbaiki kualitas informasi penerimaan negara dari rokok. Purbaya menyebut dirinya ingin mengetahui secara rinci berapa pendapatan bersih industri itu. Jika data sudah rapi, ruang manipulasi atau aktivitas gelap dapat dipersempit. Dari situ, pemerintah dapat menilai kewajaran tarif dengan lebih objektif.
Target Penerimaan Bersih
Purbaya menyoroti pentingnya menghitung income dari rokok secara bersih. Ia menilai pendapatan negara dari sektor ini harus dibaca dengan mempertimbangkan pengawasan yang lebih kuat. Dengan begitu, pemerintah bisa menilai kontribusi industri secara lebih akurat. Data yang bersih juga akan memudahkan evaluasi kebijakan cukai di masa depan.
Menurut dia, masih ada aktivitas gelap yang berpotensi mengganggu penerimaan. Karena itu, digitalisasi pengawasan dipandang sebagai solusi yang harus dijalankan bertahap. Pemerintah ingin memastikan setiap proses produksi tercatat dengan baik. Penguatan pengawasan ini diharapkan memberi dampak langsung pada optimalisasi pendapatan negara.
Ia menambahkan bahwa evaluasi tarif tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi. Pemerintah membutuhkan data lapangan yang lengkap agar keputusan tidak merugikan negara maupun industri. Setelah sistem pengawasan membaik, barulah keputusan menaikkan atau menurunkan tarif dapat dipertimbangkan. Pendekatan ini dinilai lebih hati-hati dan berbasis bukti.
Layer Baru CHT
Purbaya juga mengaku telah memperoleh persetujuan dari DPR RI untuk menerapkan layer baru CHT. Kebijakan tersebut diarahkan agar produsen rokok ilegal terdorong masuk ke jalur legal. Dengan skema baru itu, pemerintah berharap basis penerimaan menjadi lebih luas. Langkah ini dinilai penting untuk menata ulang struktur cukai tembakau.
Ia menyebut rancangan aturan akan dituangkan terlebih dahulu dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, dirinya masih harus melapor kepada Presiden sebelum kebijakan dijalankan. Tahapan tersebut menjadi bagian dari prosedur formal yang harus ditempuh pemerintah. Purbaya ingin memastikan implementasi berjalan sesuai kewenangan dan tata aturan.
Menurut dia, layer baru dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kepatuhan industri. Jika produsen ilegal masuk ke sistem resmi, negara berpeluang memperoleh penerimaan tambahan. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap rantai produksi dan distribusi juga menjadi lebih mudah. Pemerintah menilai kombinasi kebijakan ini dapat memperkuat tata kelola cukai secara menyeluruh.
