Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pelemahan rupiah ke level Rp17.520 per dolar AS menunjukkan tekanan global terhadap ekonomi nasional.
Data Bloomberg membenarkan pergerakan itu, dengan dolar melejit pada kisaran tersebut saat perdagangan berjalan.
Di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026), ia menegaskan perlunya antisipasi dari pemerintah bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas hingga 2027.
Lead
Menurutnya, langkah antisipasi tidak hanya relevan untuk tahun ini tetapi juga untuk tahun-tahun mendatang.
Ia menekankan bahwa dinamika global bisa memicu dampak berantai pada fiskal nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.
Pembahasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2027 akan dilakukan dalam masa sidang mendatang.
Dampak Rupiah Global
Nilai tukar dolar AS mencapai Rp17.520 di perdagangan sekitar pukul 10.10 WIB menurut data Bloomberg.
Pada pembukaan pasar hari yang sama, dolar telah bergerak ke Rp17.487.
Pergerakan ini menambah tekanan bagi pelaku usaha dan importir yang mengandalkan kurs stabil.
Analisis pasar menekankan perlunya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap stabilitas harga.
Gejolak global juga dapat memperburuk defisit perdagangan jika tidak ditangani dengan tepat.
Beberapa pelaku pasar menilai bahwa volatilitas ini bisa memengaruhi arus investasi domestik.
Nilai tukar naik sekitar Rp33 dalam satu jam terakhir.
Hal itu menandakan volatilitas yang perlu diantisipasi secara serius.
Pemerintah dan BI diimbau menyiapkan langkah-langkah proaktif untuk menjaga stabilitas fiskal.
Kebijakan APBN 2027
Di DPR, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027 akan dilanjutkan.
Pembahasan ini dianggap krusial untuk menghadapi tekanan ekonomi dan fiskal ke depan.
Para legislator menilai KEM-PPKF akan menjadi fondasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terarah.
Rencana tersebut dipandang penting untuk menjaga stabilitas makro ketika gejolak global berlanjut.
BI dan kementerian terkait diharapkan berkoordinasi secara ketat dalam penyusunan APBN 2027.
Tujuan utamanya adalah menahan volatilitas, menjaga daya beli, serta memastikan pembiayaan kegiatan negara tetap berkelanjutan.
Diskusi mengenai KEM-PPKF diperkirakan akan menghasilkan langkah-langkah konkret.
Para legislator menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu responsif terhadap dinamika pasar global.
Penetapan APBN 2027 diharapkan mencerminkan prioritas belanja yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.
