Selasa, 12 Mei 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pelemahan rupiah ke level sekitar Rp17.520 per dolar AS pada perdagangan pagi hari ini menurut data Bloomberg. Kondisi tersebut menandai rekor baru bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ia menegaskan diperlukan respons kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Sebelumnya, pada pembukaan pasar pagi, dolar AS sempat berada di Rp17.487 per dolar, naik sekitar 73 poin. Puan menekankan perlunya antisipasi jangka panjang terhadap dampak gejolak global terhadap ekonomi nasional. Ia menambahkan bahwa DPR akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk APBN 2027 guna memperkuat fiskal dan stabilitas harga.
Stabilitas Rupiah Dipantau
Puan menekankan bahwa stabilitas ekonomi nasional harus dijaga agar pelemahan rupiah tidak berdampak luas. Ia menjelaskan perlunya koordinasi antara pemerintah dan BI untuk menekan volatilitas nilai tukar. Upaya antisipasi dinilai penting karena dampaknya bisa meluas pada harga barang dan kepercayaan investor.
Puan menambahkan bahwa langkah-langkah kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk tahun ini. Kebijakan tersebut juga perlu diselaraskan dengan upaya menjaga arus investasi dan daya saing ekspor. Turut disoroti adalah perlunya mekanisme evaluasi berkala agar respons kebijakan tetap relevan.
Serta, DPR akan memasukkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027 ke dalam agenda mendatang. Diskusi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kerangka fiskal menghadapi tekanan ekonomi global. Puan menegaskan bahwa transparansi dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.
Rencana APBN 2027
Pembahasan KEM-PPKF untuk APBN 2027 akan menjadi bagian penting dari agenda DPR. Menurut Puan, diskusi ini bertujuan menyiapkan langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi global. Diskusi melibatkan pemerintah serta otoritas terkait untuk memastikan kebijakan tetap relevan.
Badan legislatif menekankan perlunya kebijakan fiskal yang responsif dan transparan. Koordinasi dengan BI dianggap krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Puan menyampaikan harapan agar hasil pembahasan bisa mengamankan prospek pertumbuhan.
Puan menutup dengan menegaskan bahwa arah kebijakan harus konsisten meskipun menghadapi dinamika pasar. Publik diharapkan menanti langkah konkrit dari eksekutif dan otoritas moneter. Keputusan akhir diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
