Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di Rp17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target tersebut memicu beragam penilaian dari analis, mulai dari realistis hingga dinilai terlalu optimistis.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi itu masih masuk akal di tengah ketidakpastian global, terutama terkait suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Namun, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menganggap target tersebut belum didukung kebijakan konkret yang cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah.
Target rupiah dan kehati-hatian fiskal
Lukman Leong menilai target rupiah di level Rp17.500 masih tergolong realistis jika melihat kondisi global yang belum stabil. Menurut dia, pemerintah tampak memilih asumsi konservatif agar APBN memiliki ruang menghadapi tekanan eksternal. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah volatilitas pasar.
Ia menambahkan bahwa target tersebut justru menunjukkan pemerintah belum mengharapkan penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Meski demikian, peluang apresiasi tetap terbuka jika sentimen global membaik. Arus modal asing yang kembali masuk dan harga komoditas yang solid juga dapat menjadi penopang.
Di sisi lain, keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai memberi sinyal positif bagi pasar. Investor membaca langkah itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap disiplin fiskal. Jika defisit dan pembiayaan utang dikelola lebih hati-hati, kepercayaan terhadap aset Indonesia berpeluang meningkat.
Keraguan atas ruang penguatan
Berbeda dengan pandangan tersebut, Wijayanto Samirin menilai target rupiah 2027 kurang realistis. Ia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan rupiah ke level yang lebih kuat. Menurutnya, arah kebijakan yang ada belum cukup meyakinkan pasar.
Wijayanto menyebut intervensi Kementerian Keuangan di pasar dan optimalisasi Bond Stabilization Fund belum memadai untuk memulihkan stabilitas rupiah. Langkah tersebut hanya dapat meredam gejolak jangka pendek. Sementara itu, faktor utama tetap berada pada isu fiskal dan neraca pembayaran.
Ia menekankan bahwa stabilisasi rupiah tidak bisa bertumpu pada instrumen teknis semata. Pasar menunggu kebijakan yang lebih konkret untuk memperbaiki fundamental ekonomi. Tanpa itu, target penguatan mata uang akan sulit tercapai secara berkelanjutan.
Rupiah dan restrukturisasi ekonomi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, melihat pelemahan rupiah dari sudut pandang yang berbeda. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dimaknai sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional. Ia meyakini rupiah tetap berpotensi stabil kembali terhadap mata uang global.
Deni menilai peluang pelemahan dolar AS masih terbuka jika The Fed menurunkan suku bunga. Ia juga melihat kondisi rupiah saat ini sebagai momentum penyesuaian struktural. Ruang bagi ekspor dan industri domestik dapat terbuka lebih luas jika proses ini dimanfaatkan dengan tepat.
Menurut Deni, depresiasi rupiah tidak selalu identik dengan lemahnya ekonomi. Ia menilai narasi tersebut keliru karena perubahan nilai tukar dapat mendorong daya saing nasional. Dalam pandangannya, penyesuaian ini justru dapat membantu ekonomi bergerak menuju struktur yang lebih kuat.
Tantangan pertumbuhan ke depan
Deni juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Angka itu memberi kesan bahwa stabilitas ekonomi masih terjaga. Namun, ia menilai fondasi pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya kokoh.
Menurut dia, pertumbuhan masih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality. Sementara itu, transformasi struktural dinilai belum terlihat nyata dalam skala yang memadai. Kondisi ini membuat ekonomi Indonesia masih rentan terhadap guncangan eksternal.
Ia memperingatkan bahwa tanpa arah transformasi yang jelas, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap. Karena itu, kebijakan nilai tukar perlu dibaca bersama dengan reformasi ekonomi yang lebih luas. Penguatan rupiah, dalam pandangan para analis, pada akhirnya sangat bergantung pada disiplin fiskal dan perbaikan fundamental.
