Presiden Prabowo Subianto menargetkan penguatan ekonomi nasional pada 2027 melalui perluasan lapangan kerja formal, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan pengangguran. Target itu disampaikan saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidato tersebut, pemerintah mematok proporsi lapangan kerja formal naik menjadi 40,81 persen pada 2027, dari target 35 persen pada 2026. Prabowo juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tercermin langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui turunnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Target Ekonomi Nasional
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah ingin mendorong penciptaan lapangan kerja besar-besaran pada 2027. Ia menegaskan bahwa perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam kerangka itu, proporsi lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Target tersebut meningkat 5,81 persen dibandingkan sasaran tahun 2026 yang berada di level 35 persen. Kenaikan itu menunjukkan arah kebijakan fiskal yang diarahkan pada kualitas pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah menilai formalitas kerja penting untuk memperkuat perlindungan pekerja dan stabilitas pendapatan.
Selain pasar kerja, pemerintah juga menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi utama agenda 2027. Prabowo menekankan bahwa angka pertumbuhan tidak boleh berhenti sebagai data, melainkan harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan agar manfaat ekonomi lebih merata.
Kemiskinan Dan Pengangguran
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Sasaran itu lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada di rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Penurunan tersebut diharapkan menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi menjangkau kelompok rentan.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka dipatok berada pada kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen. Target ini juga lebih rendah daripada sasaran sebelumnya, yakni 4,44 persen hingga 4,96 persen. Pemerintah menilai penurunan pengangguran harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas lapangan kerja.
Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi hasil nyata dari pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pertumbuhan angka makro. Pemerintah perlu memastikan distribusi manfaat ekonomi terasa di tingkat rumah tangga.
Ketimpangan Harus Menyempit
Pemerintah juga menargetkan penurunan rasio gini pada 2027 ke kisaran 0,362 hingga 0,367. Angka tersebut lebih baik dibanding target sebelumnya yang berada pada rentang 0,376 hingga 0,380. Rasio gini dipakai sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa jarak antara kelompok terkaya dan termiskin tidak boleh semakin melebar. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus berupaya agar kesenjangan tersebut terus menyempit. Arah kebijakan ini menunjukkan perhatian pada pemerataan hasil pembangunan.
Pengendalian ketimpangan dinilai penting agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pemerintah memandang pemerataan sebagai syarat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Karena itu, berbagai program fiskal akan diarahkan untuk memperkuat kelompok berpendapatan rendah.
Peluang Kerja Baru
Selain target makro, pemerintah telah membuka 35.476 lowongan kerja untuk mendukung program Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Rekrutmen tersebut mencakup posisi manajer koperasi dan pegawai di sektor kampung nelayan. Skema ini menjadi bagian dari strategi penciptaan kerja yang lebih terarah.
Sebanyak 30.000 lowongan disediakan untuk posisi manajer koperasi di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Adapun 5.476 lowongan lainnya dibuka untuk pegawai Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Pemerintah menyebut seluruh pelamar akan mengikuti seleksi terbuka.
Pendaftaran rekrutmen tersebut telah dibuka sejak 15 April 2026 dan ditutup pada 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id. Status kepegawaian para terpilih nantinya berada di bawah entitas BUMN terkait. Langkah ini diharapkan dapat menambah serapan tenaga kerja sekaligus memperkuat program ekonomi rakyat.
