Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik under invoicing, undercounting, dan transfer pricing yang dinilai menggerus kekayaan Indonesia selama puluhan tahun. Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, ia menyebut kebocoran pendapatan negara itu mencapai sekitar US$ 900 miliar atau setara Rp 15.400 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Prabowo, praktik itu membuat hasil ekspor tidak sepenuhnya dirasakan oleh perekonomian nasional.
Prabowo menilai kebocoran tersebut merupakan persoalan serius yang selama ini tidak selalu terlihat dalam statistik perdagangan. Ia menyebut Indonesia kerap mencatat surplus perdagangan, karena nilai ekspor lebih besar dibanding impor. Namun, kondisi itu tidak otomatis berarti kekuatan ekonomi nasional benar-benar menguat. Di hadapan anggota dewan, ia menegaskan ada arus keluar kekayaan yang terus berlangsung di balik angka perdagangan yang tampak positif.
Soal kebocoran ekspor
Prabowo mengatakan under invoicing selama 34 tahun menyebabkan pendapatan negara mengalir keluar dalam jumlah besar. Ia menyebut angka US$ 900 miliar sebagai potensi kekayaan yang hilang, jika praktik tersebut tidak terjadi. Dalam pidatonya, ia menggambarkan besarnya nilai itu dengan mempertanyakan apa jadinya bila dana tersebut benar-benar dinikmati Indonesia. Ia juga menyebut sejumlah pihak di ruangan memahami praktik itu sebagai bagian dari realitas bisnis.
Menurut Prabowo, praktik serupa tidak hanya muncul dalam bentuk under invoicing. Ia menyebut ada pula undercounting dan transfer pricing yang ikut memengaruhi pencatatan nilai perdagangan. Ketiga praktik itu dinilainya dapat membuat nilai ekspor yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Dalam pandangannya, kondisi tersebut menandakan adanya manipulasi yang merugikan negara.
Prabowo menjelaskan bahwa kebocoran itu berlangsung dalam jangka panjang dan berdampak pada kemampuan negara mengelola hasil perdagangan. Ia menilai pencatatan yang tidak akurat membuat Indonesia tampak memperoleh keuntungan, tetapi manfaat riilnya tidak maksimal. Karena itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat pada jalur ekspor. Menurutnya, tanpa perbaikan, kekayaan nasional akan terus keluar tanpa memberi dampak penuh bagi masyarakat.
Ia juga menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menunjukkan Indonesia mencatat keuntungan US$ 436 miliar selama 22 tahun. Namun, pada periode yang sama, arus keluar dana disebut mencapai US$ 343 miliar. Bagi Prabowo, angka itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Ia menilai fenomena tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan kecil karena menyentuh struktur ekonomi nasional.
Dampak pada fiskal
Prabowo menegaskan praktik kebocoran ekspor berdampak langsung pada kemampuan fiskal negara. Ia menilai anggaran pemerintah selama ini terasa tidak cukup karena penerimaan yang seharusnya masuk tidak terhimpun optimal. Dalam pandangannya, kondisi itu ikut menjelaskan mengapa belanja publik sering menghadapi keterbatasan. Ia menyebut dampaknya terasa hingga ke sektor pelayanan dasar.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan kebocoran itu dengan rendahnya sejumlah pos belanja negara. Ia menyebut gaji guru, aparat penegak hukum, dan aparatur sipil negara masih kecil karena anggaran tidak kuat. Menurutnya, persoalan fiskal bukan semata akibat prioritas belanja, tetapi juga karena adanya kebocoran penerimaan. Ia menekankan bahwa pengelolaan pendapatan negara harus diperbaiki dari hulu ke hilir.
Ia menilai jika hasil ekspor tercatat secara benar, ruang fiskal Indonesia akan jauh lebih besar. Dengan penerimaan yang lebih optimal, negara diyakini bisa memperkuat layanan publik dan kesejahteraan aparatur. Prabowo menilai persoalan ini berkaitan langsung dengan kemampuan negara membiayai kebutuhan dasar. Karena itu, pengawasan perdagangan disebut menjadi bagian penting dari strategi ekonomi nasional.
Prabowo juga menekankan bahwa ketidakcukupan anggaran bukan masalah yang berdiri sendiri. Menurutnya, kebocoran yang berlangsung lama membuat pemerintah seperti bekerja dengan sumber daya yang tidak utuh. Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan setiap hasil perdagangan masuk sesuai nilai sebenarnya. Dengan begitu, kebijakan fiskal dapat disusun lebih kuat dan lebih tepat sasaran.
Contoh di pelabuhan
Untuk menjelaskan praktik yang dimaksud, Prabowo mencontohkan komoditas batu bara dan kelapa sawit. Ia mengatakan ada kemungkinan barang yang dikirim dari Indonesia lebih besar daripada yang dilaporkan dalam dokumen resmi. Dalam ilustrasinya, sebuah pengiriman bisa dicatat jauh di bawah jumlah sebenarnya. Menurutnya, pola seperti itu merugikan negara sekaligus menciptakan distorsi di sistem perdagangan.
Prabowo menyebut manipulasi di pelabuhan sebagai bentuk penipuan yang harus dihentikan. Ia menggambarkan situasi ketika 10 ribu ton batu bara dikirim, tetapi hanya 5 ribu ton yang dilaporkan. Contoh itu, menurutnya, menunjukkan bagaimana penerimaan negara bisa berkurang tanpa terdeteksi secara memadai. Ia menilai praktik semacam ini perlu ditangani dengan pengawasan yang tegas.
Dalam pandangannya, komoditas ekspor bernilai besar seperti batu bara dan sawit menjadi sektor yang rawan dimanipulasi. Nilai transaksi yang tidak sesuai dokumen dapat membuka ruang bagi hilangnya potensi pajak dan penerimaan negara lain. Prabowo menilai transparansi data ekspor menjadi kunci untuk menutup celah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa ketertiban administrasi harus sejalan dengan pengawasan lapangan.
Prabowo menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa praktik itu adalah bagian dari fraud. Ia menyebut tidak ada alasan untuk membiarkan manipulasi terus berlangsung jika negara ingin memperkuat fondasi ekonomi. Dalam pidatonya, ia menempatkan isu ini sebagai tantangan serius yang memengaruhi masa depan fiskal Indonesia. Karena itu, ia meminta agar kebocoran akibat ekspor palsu dan pelaporan tak akurat menjadi perhatian utama.
Implikasi bagi ekonomi
Prabowo menilai Indonesia sejatinya tidak kekurangan potensi untuk tumbuh lebih kuat. Ia menyebut surplus perdagangan seharusnya menjadi modal besar bagi pembangunan nasional. Namun, jika kekayaan hasil ekspor terus bocor, manfaatnya tidak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi tampak lebih baik di atas kertas daripada di kehidupan nyata.
Ia juga mengatakan bahwa surplus perdagangan semestinya membuat Indonesia terhindar dari krisis ekonomi. Dalam logikanya, jika nilai barang yang dijual selalu lebih besar daripada yang dibeli, negara seharusnya memiliki ruang yang cukup kuat. Akan tetapi, praktik manipulasi membuat logika dagang tersebut tidak berjalan optimal. Akibatnya, kekuatan ekonomi nasional tidak muncul setegas yang seharusnya.
Prabowo menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh pada pengawasan ekspor dan pencatatan perdagangan. Menurutnya, negara harus mampu memastikan setiap ton barang dan setiap dolar nilai ekspor tercatat dengan benar. Ia menilai hal itu bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kedaulatan ekonomi. Bila kebocoran dapat ditekan, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan.
Dalam kerangka RAPBN 2027, pernyataan Prabowo menambah sorotan pada isu integritas perdagangan nasional. Ia menilai penguatan fiskal dan penegakan aturan harus berjalan beriringan agar hasil ekspor tidak terus menguap. Dengan pengawasan yang lebih ketat, negara diharapkan bisa memaksimalkan penerimaan dari komoditas unggulan. Bagi Prabowo, ini menjadi syarat penting agar Indonesia tidak lagi kehilangan kekayaan dalam jumlah besar.
