Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya persatuan nasional saat menyampaikan Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, ia mengaitkan kekuatan ekonomi sebuah bangsa dengan keteguhan pemimpin dan pelajaran dari sejarah kolonial.
Prabowo menegaskan dirinya tidak mengajak masyarakat membenci negara lain. Namun, ia mengingatkan bahwa kekayaan Nusantara dapat kembali diambil pihak luar apabila para pemimpin tidak bersatu dan lengah menjaga kedaulatan ekonomi.
Pesan Persatuan Bangsa
Prabowo menyebut para pendiri bangsa telah memahami risiko besar ketika pemimpin di Nusantara lemah. Menurut dia, perpecahan hanya akan membuka jalan bagi kekuatan dari luar untuk menguasai sumber daya Indonesia.
Ia mengatakan sejarah telah membuktikan bahwa kondisi itu bukan sekadar teori. Dalam pandangannya, bangsa yang tidak solid akan lebih mudah kehilangan kendali atas kekayaannya sendiri.
Pesan tersebut disampaikan di ruang rapat paripurna Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Prabowo menempatkan persatuan sebagai fondasi utama dalam menjaga arah kebijakan negara.
Ia menekankan bahwa kerja sama antarpemimpin menjadi syarat penting agar Indonesia tidak mengulangi masa kelam. Karena itu, ia meminta semua pihak belajar dari pengalaman sejarah dengan lebih bijak.
Belanda Dan PDB
Dalam paparannya, Prabowo menyinggung Belanda yang pernah menguasai Indonesia selama sekitar 400 tahun. Ia mengaitkan periode panjang itu dengan posisi ekonomi Belanda yang pernah sangat kuat di dunia.
Prabowo menyebut pada 1500 Belanda berada di posisi ketiga dunia berdasarkan produk domestik bruto per kapita, dengan nilai mencapai US$ 2.332. Ia kemudian menyoroti bahwa pada 1600 Belanda naik ke posisi pertama dengan PDB per kapita US$ 4.270.
Menurut dia, posisi puncak itu bertahan dua tahun kemudian sebelum kembali bergerak di tahun-tahun berikutnya. Ia juga menyebut pada 1700 PDB per kapita Belanda mencapai US$ 3.377, lalu US$ 4.184 pada 1800.
Prabowo menambahkan bahwa pada 2025 Belanda tidak lagi masuk daftar negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Ia menggunakan data tersebut untuk menunjukkan bagaimana penguasaan atas wilayah lain pernah memperkuat ekonomi negara kolonial.
Pelajaran Dari Sejarah
Prabowo menilai capaian ekonomi Belanda tidak lepas dari penguasaannya atas wilayah Indonesia pada masa lalu. Menurut dia, fakta sejarah itu patut dibaca sebagai peringatan bagi Indonesia modern.
Ia menggambarkan bahwa negara yang wilayahnya kecil pun dapat menjadi sangat kuat secara ekonomi jika menguasai sumber daya pihak lain. Karena itu, ia mengingatkan agar Indonesia tidak membiarkan aset strategis kembali jatuh ke tangan asing.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Ia menilai pengelolaan yang kuat akan membuat Indonesia lebih berdaulat dan tahan terhadap tekanan eksternal.
Pesan tersebut juga menjadi penekanan dalam penyampaian arah fiskal pemerintah untuk tahun anggaran 2027. Pemerintah ingin memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga memperkuat kedaulatan nasional.
Arah Kebijakan Fiskal
Pemaparan RAPBN 2027 menjadi panggung bagi Prabowo untuk menautkan kebijakan fiskal dengan agenda besar negara. Ia menekankan bahwa anggaran harus mendukung ketahanan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan atas kekayaan nasional.
Dalam konteks itu, persatuan politik dan stabilitas nasional dinilai penting agar kebijakan fiskal berjalan efektif. Tanpa dukungan yang solid, pemerintah akan lebih sulit menjaga aset strategis dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pidato Prabowo juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan sejarah sebagai bahan refleksi kebijakan. Ia menilai pengalaman masa lalu dapat menjadi dasar untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi ke depan.
Dengan pesan tersebut, RAPBN 2027 tidak hanya dibaca sebagai dokumen anggaran, tetapi juga sebagai instrumen menjaga kedaulatan. Pemerintah berharap kebijakan fiskal dapat mendorong kemakmuran tanpa mengulangi kesalahan sejarah.
