Presiden Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia meski perekonomian masih tumbuh. Ia menilai kondisi itu menandakan ada yang belum tepat dalam arah sistem ekonomi nasional. Peringatan tersebut disampaikan saat membacakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kemakmuran merupakan syarat penting bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan. Ia mengingatkan, bila pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pemerataan, bangsa ini berisiko tetap berada dalam ketakutan. Kekhawatiran itu disebutnya berkaitan dengan nilai tukar dolar AS, ketahanan energi, dan daya tahan ekonomi nasional.
Kemakmuran Jadi Kunci
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa disebut kuat jika rakyatnya belum hidup sejahtera. Menurut dia, negara yang tidak makmur akan sulit menjaga kedaulatan secara utuh. Karena itu, arah kebijakan ekonomi harus memastikan pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Ia menggambarkan kondisi negara yang tidak makmur sebagai bangsa yang hidup dalam rasa takut. Ketakutan itu, menurutnya, bisa muncul dari berbagai sisi, mulai dari kurs dolar hingga pasokan bahan bakar. Prabowo menilai situasi semacam itu tidak layak dialami negara yang memiliki sumber daya besar.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga menyinggung pentingnya keberanian elite untuk melihat persoalan secara jernih. Ia menyebut Indonesia dianugerahi potensi besar yang semestinya bisa diolah menjadi kekuatan ekonomi. Namun, potensi itu dinilai belum sepenuhnya menghasilkan rasa aman bagi seluruh rakyat.
Prabowo menekankan bahwa kemakmuran bukan sekadar target statistik, melainkan dasar bagi stabilitas nasional. Bila kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, ketahanan negara akan ikut tertekan. Karena itu, ia meminta kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat fondasi kesejahteraan.
Pertumbuhan Belum Merata
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Secara akumulatif, angka itu setara dengan pertumbuhan 35 persen selama periode tersebut. Namun, ia mempertanyakan mengapa capaian itu tidak diikuti penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi seharusnya membuat negara semakin kaya dan masyarakat semakin sejahtera. Akan tetapi, data yang diterimanya justru menunjukkan jumlah penduduk miskin masih meningkat. Pada saat yang sama, kelas menengah disebut menyusut dan tidak berkembang seperti yang diharapkan.
Prabowo mengatakan, kondisi itu menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah. Ia menilai ada ketimpangan antara pertumbuhan yang dicatat dan manfaat yang diterima rakyat. Karena itu, evaluasi terhadap model pembangunan dinilai tidak bisa ditunda.
Ia juga menegaskan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas ekonomi yang sehat. Jika hasil pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka pemerataan akan tertinggal. Dalam pandangannya, situasi tersebut harus segera diperbaiki melalui kebijakan yang lebih berpihak.
Evaluasi Sistem Ekonomi
Presiden menyatakan bahwa akar persoalan terletak pada sistem ekonomi yang dinilai belum berada di jalur tepat. Ia meminta seluruh pihak melihat fakta secara terbuka, tanpa menutupi masalah yang ada. Menurut dia, pembenahan mendasar diperlukan agar pertumbuhan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Prabowo mengaku terkejut setelah mempelajari berbagai data ekonomi beberapa minggu setelah resmi menjabat. Ia mengatakan pengalaman itu membuatnya merasa seperti dipukul di ulu hati. Reaksi tersebut muncul karena besarnya jarak antara harapan dan realitas yang ia temukan.
Dalam pandangan Prabowo, negara tidak boleh puas hanya dengan capaian makro yang terlihat baik. Ia menilai ukuran keberhasilan ekonomi harus mencerminkan kondisi rakyat di lapangan. Karena itu, pertumbuhan perlu disertai distribusi manfaat yang lebih merata.
Ia juga mengisyaratkan bahwa arah kebijakan fiskal perlu mendukung koreksi atas kelemahan struktural tersebut. Pemerintah, menurut dia, harus memastikan setiap kebijakan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan. Dengan begitu, pertumbuhan dapat berubah menjadi kemakmuran yang dirasakan banyak orang.
Arah Kebijakan Fiskal
Pernyataan Prabowo disampaikan dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR RI. Forum itu menjadi ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun anggaran mendatang. Di hadapan parlemen, ia menekankan pentingnya perubahan yang lebih konkret.
Fokus utama yang ditekankan adalah bagaimana kebijakan negara dapat mendorong pertumbuhan sekaligus memperkecil ketimpangan. Prabowo menilai kesejahteraan tidak bisa dicapai jika struktur ekonomi masih menyisakan banyak kerentanan. Oleh karena itu, ketahanan energi dan stabilitas nilai tukar disebut harus menjadi perhatian serius.
Ia menilai Indonesia perlu keluar dari pola pikir yang terus dibayangi rasa takut. Menurut dia, bangsa yang besar semestinya memiliki kepercayaan diri untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Sikap itu dinilai penting agar Indonesia tidak mudah goyah menghadapi tekanan eksternal.
Prabowo menutup penegasannya dengan pesan bahwa kemakmuran adalah syarat untuk menjaga kedaulatan. Ia menginginkan ekonomi nasional tidak hanya tumbuh, tetapi juga menghasilkan kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. Dengan demikian, cita-cita menjadi bangsa makmur dapat diwujudkan secara nyata.
